DPRA Tuding BPM Bohongi Publik

Banda Aceh | Harian Aceh – Badan Pemberdayaan Masyarakat (BPM) Aceh mendapat sorotan tajam dari kalangan legislatif Aceh, khususnya Fraksi Partai Demokrat. Ini sejurus dengan Rencana Kerja Anggaran (RKA) SKPA BPM tahun 2011 yang disinyalir banyak terdapat unsur pembohongan publik.

Ketua Fraksi Partai Demokrat Tanwir Mahdi pada Harian Aceh, Minggu (16/4) mengatakan, pihaknya menemukan sedikitnya beberapa kejanggalan dan penyimpangan dalam RKA SKPA BPM ini. Yang paling ironis itu, kata Tanwir, dalam pembahasan ditemukan adanya mata anggaran untuk program penanggulangan kemiskinan senilai Rp22 miliar lebih, namun kegiatannya malah pembangunan fisik kantor keuchik.

“Ini jelas menjadi pertanyaan, dimana kolerasinya? Tak heran jika dinilai lembaga ini berniat untuk melakukan pembohongan publik,” kata Tanwir.

Lalu, ada pula program pengadaan perlengkapan gedung kantor senilai Rp693 juta untuk kegiatan praktik gedung UPTB di Bireuen. “Ternyata gedungnya saja belum selesai,” kata Tanwir. Kemudian, ada pos anggaran senilai Rp257 juta lebih untuk kegiatan konsultasi luar daerah, sementara kegiatannya diadakan  dalam daerah.
Kecuali itu, lanjut Tanwir, dia juga melihat ada penganggaran yang dilakukan BPM untuk kegiatan-kegitan tak rasional, tapi berporsi miliaran rupiah. Dia mencontohkan penyelenggaraan pendidikan dan peatihan tenaga teknis dan masyarakat senilai Rp7,4 miliar lebih, koordinasi pengembangan dan pemanfaatan teknologi tepat guna senilai Rp1,5 miliar lebih, pembinaan dan perencanaan program pemberdayaan masyarakat senilai Rp1,7 miliar lebih, pembinaan sosial budaya masyarakat dan pemberdayaan kesejahteraan keluarga senilai Rp2,5 miliar lebih serta program pemberdayaan masyarakat pesisir dengan alokasi anggaran senilai Rp 2,2 miliar lebih.

”Kegiatan ini tumpang tindih satu dengan yang lainnya,” kata Tanwir.

Menurut Tanwir, melihat RKA SKPA BPM ini, jelas mengesankan ada unsur kesengajaan, pemborosan anggaran dan pembohongan terhadap publik serta lembaga dewan yang terhormat. ”Itulah sebabnya, kami minta gubernur mengevaluasi kinerja kepala BPM Aceh ini,” katanya.

Sementara itu, Kepala BPM Aceh Ali Basyah yang dimintai tanggapannya mengakui memang ada kekeliruan rekening akun mata anggaran tersebut. Menurut Ali, dalam program kegiatan pengentasan kemiskinan tersebut ada dua sub kegiatan, masing-masing, pembangunan fisik kantor keuchik di sejumlah kabupaten/kota senilai Rp20 miliar lebih yang anggarannya bersumber dari dana otsus kabupaten/kota dan sisanya sekitar Rp2 miliar lebih untuk program penanggulangan kemiskinan.

“Tapi sudah kami perbaiki bersama dengan DPKKA dan Bappeda,” kata Ali pada Harian Aceh.
Menurut Ali, semestinya dewan mempertanyakan hal ini saat pembahasan di tingkat pokja lalu, sehingga dapat dijelaskan. “Saat di pokja ini tak ditanya, kami mengira dewan sudah mengerti,” kata Ali.

Sumber: harian-aceh.com

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s