DPRA Setujui RAPBA Rp7,9 Triliun

Banda Aceh | Harian Aceh – Empat Fraksi di DPRA akhirnya menyetujui Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Aceh (RAPBA) 2011 ditetapkan menjadi Qanun APBA 2011. Kesimpulan tersebut disampaikan Fraksi Partai Aceh, Fraksi Demokrat, Golkar, dan Fraksi PPP/PKS, dalam rapat Paripurna DPRA, Jumat (15/4)  sore.

Semua fraksi sepakat total APBA 2011 sesuai dengan Nota Keuangan RAPBA 2011 yang disampaikan Gubernur Aceh awal pekan lalu, yakni senilai Rp7.945.000.000.000 (Pendapatan Rp7.059.689.6777.661, Belanja Rp7.945.000.000.000, Defisit senilai Rp 885.310.322.339).

Usai disetujui masing-masing fraksi, RAPBA 2011 tersebut dirapatkan lagi di tingkat Badan Musyawarah DPRA untuk selanjutnya dokumen RAPBA 2011 dikirim ke Mendagri guna dikoreksi, yang akan memakan waktu sedikitnya seminggu.

Pendapat Fraksi

Di kesempatan itu, masing-masing fraksi melontarkan sejumlah kritikan terhadap penggunaan anggaran pada pelaksanaan pembangunan yang dijalankan Pemerintah Aceh. Fraksi Partai Aceh, misalnya, menyoroti penggunaan Dana Otonomi Khusus dan Migas yang implementasinya tak benar-benar terencana dan terfokus sehingga belum sepenuhnya dapat dinikmati masyarakat Aceh secara keseluruhan.

Juru Bicara Fraksi Partai Aceh Ramli Sulaiman mengatakan semestinya dengan dana otsus-migas yang begitu besar, Pemerintah Aceh dapat memfokuskan pembangunan proyek-proyek besar, seperti pembangunan jalan, jembatan dan irigasi, karena ini akan mendorongnya pertumbuhan ekonomi masyarakat. “Itulah sebabnya, Pemerintah Aceh harus benar-benar bisa menempatkan pada program-program yang telah diprioritaskan dalam Musrenbang, baik kecamatan, kabupaten/kota dan provinsi,” kata Ramli Sulaiman.

Pembenahan di bidang infrastruktur, kata Ramli, juga masih menunjukkan ketidakseriusan Pemerintah Aceh. SKPA Dinas Bina Marga Cipta Karya belum menganut integrated system dalam perencanaan pembangunan fisik seluruh Aceh. “Semestinya dalam membangun infrastruktur jalan harus memikirkan jauh ke depan dengan jangka waktu 25 tahun,” katanya.

Sementara Juru Bicara Fraksi Partai Demokrat Tanwir Mahdi mengatakan belanja aparatur yang jelas tak membawa manfaat langsung bagi rakyat justru meningkat setiap tahunnya dari Rp1,40 triliun pada 2010 menjadi Rp1.170 triliun lebih pada 2011. “Ini lebih tinggi dari Pendapatan Asli Aceh,” kata Tanwir.

Karena itu, lanjut dia, Pemerintah Aceh harus menyesuaikan kembali pemberian tunjangan bagi pegawai sesuai produktivitasnya. Perlu juga merasionalisasi jumlah pegawai dengan mengkaji kebutuhan pegawai secara tepat, sehingga pegawai yang ada bisa dioptimalkan. Pemerintah Aceh, kata Tanwir, juga harus memperhatikan prasarana pendidikan di daerah terpencil. “Ini menyangkut keadilan dan pemberian kesempatan yang sama dalam pendidikan,” katanya.

Begitu juga untuk kesehatan. Program Jaminan Kesehatan Aceh (JKA), kata Tanwir, adalah program bersama antara legislatif-eksekutif dan keinginan masyarakat seluruhnya. “Jadi kami perlu tegaskan, program ini bukan program gubernur saja,” katanya.

Meski mendapat sambutan yang luar biasa, implementasi JKA belum maksimal dan belum sepenuhnya menyentuh rakyat miskin. “Karena itu, Pemerintah Aceh harus memaksimalkan pelayanan JKA ini di puskesmas-puskesmas dan rumah sakit umum kabupaten/kota,” katanya.

Perhatian Pemerintah Aceh untuk lingkungan hidup juga dinilai masih sangat kurang. Menurut tanwir, melihat dari penganggaran untuk lingkungan hidup pada RAPBA 2011, terjadi kontradiksi dengan kampanye Pemerintah Aceh yang menggagas program Aceh Green.

Fraksi Demokrat juga memberi perhatian khusus terhadap kinerja Bappeda Aceh. Menurut Tanwir, dalam hal menyusun Rencana Pembangunan Aceh, masih kerap terjadi tumpang-tindih anggaran, ketidaksesuaian anggaran, pemborosan anggaran dan program prioritas yang diabaikan. Ini, lanjutnya, disebabkan oleh ketidakkompetennya Bappeda Aceh dalam menjalakan tugas dan fungsinya dengan baik.

“Hal ini terkait langsung dengan SDM yang tak berkompeten, karena itu kami meminta Pemerintah Aceh menempatkan orang-orang yang memiliki keahlian perencanaan pembangunan di Bappeda,” katanya. Dalam kesempatan itu, Tanwir juga meminta Gubernur Aceh untuk tidak lagi menerbitkan SPMK dalam kegiatan tanggap darurat yang tak sesuai dengan keadaan sebenarnya.

Demo Mahasiswa

Puluhan mahasiswa yang menamakan dirinya Front Aktivis Mahasiswa Darusalam  menggelar demo di DPRA, kemarin. Aksi mereka di depan gedung DPRA berlasangung di saat dewan sedang menjalankan sidang. Dalam aksinya, mahasiswa turut membawa karangan bunga sebagai bentuk keprihatinan atas lambannya pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) 2011.

Koordinator aksi, Furqan Ishak menuding DPRA sengaja memperlambat pengesahan anggaran karena adanya kepentingan legislatif dan eksekutif yang lebih besar. Akibatnya, rakyat yang jadi korban. “Ini sudah berulang-ulang sejak 2008,” katanya.

Mahasiswa juga menganugerahkan piagam penghargaan kepada DPRA untuk prestasinya sebagai wakil rakyat paling lamban se-Indonesia. Ketua DPR Aceh Hasbi Abdullah menerima langsung penghargaan tersebut.

Di hadapan mahasiswa, Hasbi berjanji bahwa pengesahan RAPBA 2011 akan dilakukan dalam waktu singkat. “Setelah rapat di tingkat badan musyawarah, maka akan kita putuskan pengesahannya,” katanya.

Sumber: http://harian-aceh.com

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s