Kemendagri: Pelaksanaan SKB Ahmadiyah Bermasalah

Untuk sementara Kemendagri berpendapat SKB itu tak perlu diubah.

Setelah melakukan pertemuan beberapa waktu lalu, Jaksa Agung, Menteri Agama, dan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) langsung melakukan evaluasi terhadap Surat Keputusan Bersama (SKB) tentang Ahmadiyah. Jaksa Agung Basrief Arief mengatakan pihaknya sudah melakukan pembahasan yang sedang dirumuskan oleh Wakil Jaksa Agung Darmono dan Jaksa Agung Muda Intelijen Edwin Pamimpin Situmorang.

Hal yang sama juga sedang dilakukan oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Kepada hukumonline, Jumat (11/2), Jubir Kemendagri Reydonnyzar Moenek mengatakan pihaknya juga sedang mencari solusi terbaik dalam menyikapi dinamika yang berkembang saat ini. Namun sebenarnya yang menjadi persoalan bukan dalam tataran kebijakan (SKB), melainkan dalam tataran implementasi.

Maka dari itu, untuk sementara, Kemendagri berpendapat SKB masih cukup untuk memayungi dinamika yang berkembang saat ini. Meski demikian, Reydonnyzar mengungkapkan Direktorat Jenderal Kepatutan Bangsa dan Politik Kemendagri akan melakukan pembahasan guna mencari solusi terbaik untuk meningkatkan daya efektifitas SKB. Akan diminta pula pandangan dari berbagai elemen masyarakat. Baik itu dari pakar, Majelis Ulama Indonesi (MUI), maupun seluruh stakeholder yang berkepentingan untuk itu.

Dengan meminta pendapat pihak-pihak tersebut, Reydonnyzar berharap dapat dirumuskan solusi terbaik untuk mengatasi dinamika yang berkembang saat ini di masyarakat. Dan, Kemendagri, dalam satu atau dua minggu ini akan berupaya untuk merumuskan solusi itu dengan meminta pendapat secara terbuka kepada seluruh elemen masyarakat.

Memang, banyak pendapat bermunculan. Mulai dari melarang secara total Ahmadiyah, sampai meningkatkan SKB menjadi Undang-undang (UU) Kerukunan Umat Beragama. Namun, Reydonnyzar mengatakan Kemendagri menghormati semua usulan itu dan akan berupaya mencari solusi terbaik yang tentunya akan dirumuskan secara matang dan cermat. Sehingga, selain dapat meningkatkan efektifitas SKB, solusi itu betul-betul menjadi solusi terbaik bagi seluruh masyarakat Indonesia.

Sebagaimana diketahui, beberapa tahun belakangan, sering sekali terjadi kekerasan yang mengatasnamakan agama. Peristiwa teranyar adalah bentrokan di Pandeglang, Banten yang menewaskan tiga orang Ahmadiyah. Dan ini dianggap sebagai akibat dari lemahnya pengawasan dan kurang efektifnya SKB yang ditandatangani Jaksa Agung, Menteri Agama, dan Menteri Dalam Negeri tahun 2008 lalu. Untuk itu, SKB diminta untuk dievaluasi, agar kejadian semacam ini tidak terjadi lagi.

RUU Kerukunan Beragama

Selain mengevaluasi SKB, muncul pendapat lain dari Komisi VIII DPR. Para anggota dewan ini mengusulkan agar SKB ditingkatkan menjadi UU Kerukunan Umat Beragama. Dan, atas usulan itu, Reydonnyzar menyatakan pada dasarnya Kemendagri tidak keberatan. “Tapi, kami akan meminta masukan dan pandangan dari berbagai pihak. Apakah itu pakar, apakah itu majelis ulama, dan tentunya para stakeholder yang berkepentingan untuk itu,” tuturnya. Hal ini dilakukan guna memperoleh solusi terbaik untuk meningkatkan efektifitas SKB dan mengatasi dinamika yang terjadi di masyarakat sekarang ini.

Sementara, Ketua Bidang Kerukunan Umat Beragama Majelis Ulama Indonesia (MUI) Slamet Effendy Yusuf menilai kerukunan umat beragama akan semakin harmonis bila ada undang-undang yang mengatur hal tersebut. Karenanya, ia menyambut baik langkah sejumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang ingin membahas Rancangan Undang-Undang (RUU) Kerukunan Umat Beragama.

Namun, Slamet tak sependapat dengan pandangan sejumlah Anggota DPR bahwa RUU ini hanya bertujuan menggantikan SKB Ahmadiyah. “Bukan hanya soal itu, tetapi membicarakan aspek-aspek lain yang lebih umum,” ujar Anggota DPR periode 1999-2004 ini, usai bertemu pimpinan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Jumat (11/2).

Menurut Slamet, setidaknya ada tiga aspek yang termuat dalam undang-undang ini. Pertama, harus ada pengaturan terkait prinsip-prinsip kebebasan beragama. Kedua, harus ada aturan mengenai persyaratan pendirian tempat ibadah. Ketiga, harus ada pengaturan mengenai penodaan agama.

Bila UU ini disahkan, maka No.1/PNPS/1965 tentang Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama tidak perlu ada lagi. “Saya kira kita tak perlu membutuhkan UU Penodaan Agama bila tiga aspek yang saya sebutkan tadi itu dimasukan ke dalam UU Kerukunan Umat Beragama,” pungkasnya.

Dikutip dari Hukum Online


Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s