Putusan KIP, Laporan SPJ BOS Merupakan Informasi Publik Telah Membuka Sejarah Baru

Jakarta – Indonesia Corruption Watch (ICW) menilai keputusan Majelis Komisioner Komisi Informasi Pusat (KIP) yang menyatakan dokumen Surat Pertanggungjawaban (SPJ), kwitansi pembayaran, dan bukti keuangan lainnya terkait dana BOS dan BOP dinilai sebagai dokumen publik adalah keputusan penting dan bersejarah.

“Putusan ini penting karena menyangkut transparansi publik pengelolaan keuangan negara dan publik,” kata Koordinator Koalisi Anti Korupsi Pendidikan ICW, Febri Hendri, kepada primaironline.com, Jakarta, Rabu (17/11).

Menurutnya, putusan ini tidak saja berlaku bagi ratusan ribu sekolah di Indonesia akan tetapi juga bagi seluruh badan publik, baik milik negara, pemerintah atau swasta.

“Selama ini, transparansi dimaknai sebagai penyerahan dokumen keuangan tersebut pada lembaga berwenang seperti BPK, BPKP, Inspektorat atau lainnya. Pejabat publik menyatakan telah transparan ketika telah menyerahkan dokumen keuangan pada lembaga pemeriksa tersebut. Akses publik terhadap dokumen tersebut bukan bagian dari transparansi,” papar dia.

Sementara itu salah satu guru SMK di Jakarta Timur, Ellynawati, mengatakan dirinya sangat setuju dengan keputusan KIP bahwa dokumen SPJ dan pendukung lainnya dapat diakses oleh Publik. Sebab, lanjut dia, selama ini, pertanggungjawaban dana sekolah seperti BOS dan BOP yang tahu Kepala Sekolah dan Bendahara.

“Tidak transparan diduga sering terjadi pemarkupan dan tidak transparan. Selama ini pertanggungjawaban dana sekolah tidak riil, sering terjadi mark-up  dan tidak transparan. Dana itu harus pertanggungjawabkan kepada publik,” kata Ellynawati

Menurutnya, sebenarnya tidak perlu takut jika dokumen SPJ dan pendukung lainnya dalam laporan dana BOS dan BOP menjadi informasi publik yang bisa diakses secara terbuka. “Sepanjang penggunaan dana tersebut bisa dipertanggujawabkan secara transparan kenapa harus takut,” tandasnya.

Sebelumnya, sidang Majelis KIP dalam sengketa informasi antara pemohon ICW dan termohon Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta dan 5 Kepala SMPN Induk TKBM, yakni SMPN 67 Jakarta, Kepala SMPN 28 Jakarta, Kepala SMPN 84 Jakarta, Kepala SMPN 95 Jakarta dan Kepala SMPN 190, memutuskan dokumen SPJ  dan dokumen pendukung berupa kwitansi pembayaran dan bukti keuangan lainnya terkait dana BOS dan BOP dinilai sebagai dokumen publik, sesuai permintaan pemohon.

Sumber: PrimaerOnline.com

One thought on “Putusan KIP, Laporan SPJ BOS Merupakan Informasi Publik Telah Membuka Sejarah Baru

  1. Kalau gak bayar spp anak didik tdk boleh mengikuti ujian kata dewan guru padahal swasta ataupun negeri mendapat DANA BOS dr pemerintah..tp potret sekolah swast beda..

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s