Publik Harus Serius Awasi Realisasi APBA

Kalau mau dikatakan konyol, ya memang konyol. Soalnya, pada tahun anggaran 2009, Pemerintah Aceh tak mampu memenuhi target pendapatan lebih kurang 10 persen. Tapi, eksekutif juga tak mampu membelanjakan uang —untuk kepentingan rakyat— sampai 22 persen. Konyol, kan?

Dalam Sidang Paripurna Perhitungan APBA 2009 dua hari lalu, Gubernur Irwandi Yusuf menjelaskan, Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) 2009 yang disahkan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) pada Januari 2009 senilai Rp 9,7 triliun hanya mampu direalisasikan Rp 7,6 triliun atau 78,06 persen. Itu artinya, hingga akhir 2009 sisa anggaran yang belum dibelanjakan untuk kegiatan pembangunan mencapai Rp 1,8 triliun.

Berdasarkan Qanun Nomor 1 Tahun 2009 tentang APBA 2009, untuk mendukung pelaksanaan belanja pembangunan, DPRA menetapkan target penerimaan daerah senilai Rp 6,732 triliun dan belanja pembangunan Rp 9,7 triliun. Namun dalam perjalanannya, untuk penerimaan daerah hanya bisa dicapai Rp 6,042 triliun atau 89,76 persen dari target. Sedangkan belanja pembangunan realisasinya mencapai Rp 7,642 triliun atau 78,06 persen dari yang ditargetkan.

Syukurnya, walau penerimaan daerah tidak mencapai target, tapi karena pada pelaksanaan APBA 2008 masih ada sisa anggaran yang belum dibelanjakan sebesar Rp 4,015 triliun, maka defisit anggaran senilai Rp 3,059 triliun bisa ditutupi. Setelah menutupi anggaran defisit tersebut—karena eksekutif tidak juga mampu merealisasikan belanja pembangunan yang telah ditetapkan DPRA sebesar Rp 9,7 triliun, maka Pemerintah Aceh sampai akhir 2009 masih punya sisa dana pembangunan atau yang disebut sisa lebih pembiayaan anggaran tahun lalu (Silpa) sebesar Rp 1,812 triliun.

Kenyataan itu memperlihatkan bahwa kinerja eksekutif secara keseluruhan belum baik seperti kita harapkan. Dengan demikian, karena kelemahan itu sudah berturut-turut beberapa tahun, maka ini perlu dorongan dan perhatian serius dari elemen pangawas di luar eksekutif dan legislatif. Misalnya, LSM dan pers.

Ini sangat diperlukan mengingat, keuangan Aceh ke depan bukannya tambah membaik, tapi bisa tambah buruk. Sebab, dengan kinerja SKPA yang demikian, jelaslah tak punya daya kreatif dan inovatif menggali sumber-sumber PAD baru. Dengan kata lain, jangankan menggali sumber PAD baru, mengelola sumber-sumber pendapatan “tradisional” saja mereka tampak kedodoran.

Publik harus juga tahu bahwa untuk mengawasi pelaksanaan APBA atau APBK bukanlah pekerjaan yang mudah. Sebab, kita sangat sulit mendapat akses akses untuk memperoleh informasi yang memadai tentang realisasi APBA. Apalagi, RAPBA atau RAPBK yang seharus dipublikasikan, terbukti selama ini tak pernah dilakukan. Karena pemerintah jarang sekali mau memberikan informasi yang rinci, menyebabkan kemampuan rakyat untuk mengakses keputusan yang strategis —termasuk penganggaran— sangat lemah dan cenderung tidak pernah diberdayakan. Nah!?

Sumber: Serambi news.com

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s