Wewenang Polisi Pada Saat Razia atau Pemeriksaan Kendaraan Bermotor Di Jalan

Urusan pemerintahan di bidang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor dan Pengemudi, Penegakan Hukum, Operasional Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas, serta pendidikan berlalu lintas, oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melakukan tugasnya berwenang untuk:

  1. menghentikan Kendaraan Bermotor;
  2. meminta keterangan kepada Pengemudi; dan/atau
  3. melakukan tindakan lain menurut hukum secara bertanggung jawab.

Razia Kendaraan Bermotor

Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dapat dilakukan secara berkala atau insidental sesuai dengan kebutuhan.

Yang dimaksud dengan “berkala” atau yang dikenal dengan “Razia” adalah pemeriksaan yang dilakukan secara bersama-sama demi efisiensi dan efektivitas agar tidak terjadi pemeriksaan yang berulang-ulang dan merugikan masyarakat.

Dan yang dimaksud dengan “insidental” adalah termasuk tindakan petugas terhadap pelanggaran yang tertangkap tangan, pelaksanaan operasi kepolisian dengan sasaran Keamanan, Keselamatan, Ketertiban, dan Kelancaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, serta penanggulangan kejahatan.

Tata Cara Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Tindakan langsung terhadap pelanggaran lalu lintas, yang lazim disebut tilang adalah salah satu bentuk penindakan pelanggaran lalu lintas yang dilakukan Polri (pasal 260 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan). Biaya tilang mengacu pada denda yang ditetapkan dalam Undang-Undang tsb

Berdasarkan Surat Keputusan Kapolri No.Pol: SKEP/443/IV/1998 tentang Buku Petunjuk Teknis Tentang Penggunaan Blanko Tilang, petugas kepolisian akan memberikan tiga opsi kepada pelanggar lalu lintas:

  1. Menerima Lembar/Slip Biru, jika pelanggar mengakui telah melakukan pelanggaran lalu lintas. Ini berarti pelanggar akan dikenakan denda maksimal dan membayarnya lewat Bank BRI. Jika pelanggar memilih untuk membayar ke Bank BRI polisi bisa menunjuk petugas khusus atau pelanggar untuk menyetorkan denda ke BRI. BRI kemudian memberikan struk sebagai bukti, lalu pelanggar tinggal datang ke kantor polisi yang ditunjuk petugas penilang. Setelah pelanggar membayar denda dan meminta kembali SIM/STNK yang dititipkannya, lembar biru tersebut dikirim ke Pengadilan Negeri untuk dilaksanakan sidang tanpa kehadiran pelanggar (verstek).
  2. Menerima Lembar/Slip Merah bila pelanggar menolak/tidak setuju dengan sangkaan penyidik atau akan hadir sendiri di Sidang Pengadilan dengan menggunakan lembar merah tersebut sebagai surat panggilan untuk menghadiri sidang sesuai dengan waktu yang telah dicantumkan dalam kolom yang tersedia pada lembar tersebut.
  3. Memberi uang titipan ke petugas khusus (polisi). Pada opsi ini, pelanggar juga akan diberikan surat tilang Lembar/Slip Biru,. Bedanya dengan opsi 1, pelanggar memberi kuasa kepada polisi untuk hadir di sidang, dan perkaranya akan disidangkan secara verstek. Petugas tersebut akan membayarkan denda yang sudah dititipkan oleh pelanggar ke BRI dan mengirimkan slipnya ke Pengadilan Negeri.

Contoh : Tidak memiliki SIM

Mengemudikan kendaraan bermotor di jalan,tidak memiliki Surat Izin Mengemudi Pasal 281 jo Pasal 77 ayat (1) Denda : Rp 1.000.000,-

Ket: Dengan Blanko Tilang warna biru melanggar pasal ini (tidak memiliki SIM ), pelanggar diwajibkan untuk membayar denda maksimal yaitu Rp 1.000.000,-

Hal ini berbeda jika pelanggar ditilang menggunakan Blanko warna merah, karena denda untuk Blanko warna merah ditentukan berdasarkan keputusan Hakim Pengadilan, besarnya denda bisa dibawah denda maksimal atau bisa sesuai denda maksimal tergantung keputusan hakim.

Menahan atau Menyita Kendaraan

Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang melakukan penyitaan, penyimpanan, dan penitipan benda sitaan yang diduga berhubungan dengan tindak pidana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Tata cara penyitaan, penyimpanan, dan penitipan benda sitaan dilakukan menurut ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Pasal 270 UU No 22 Tahun 2009).

Menurut KUHAP, penyitaan hanya dapat dilakukan oleh penyidik dengan surat izin ketua pengadilan negeri setempat. Dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak bilamana penyidik harus segera bertindak dan tidak mungkin untuk mendapatkan surat izin terlebih dahulu, maka setelah itu penyidik wajib segera melaporkan kepada ketua pengadilan negeri setempat guna memperoleh persetujuannya (Pasal 38 KUHAP).

Yang dapat dikenakan penyitaan menurut pasal 39 KUHAP adalah:

  1. benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dan tindak pidana atau sebagai hasil dan tindak pidana;
  2. benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya;
  3. benda yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana;
  4. benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana;
  5. benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan.

Penyelewengan Tugas Kepolisian

Dalam melaksanakan tugasnya, Petugas Kepolisian dianggap menyeleweng bila:

  1. Tindakan petugas menghentikan kendaraan bermotor untuk dilakukan pemeriksaan tanpa ada dasar yang jelas, seperti pelanggaran yang tertangkap tangan, atau pelaksanaan operasi kepolisian.
  2. Meminta atau menerima denda terhadap pelanggaran lalu lintas tanpa memberikan surat tilang.
  3. Menilang atau menyita kendaraan tanpa dasar yang jelas, seperti menilang atau menyita kendaraan karena telat bayar pajak atau telat registrasi ulang STNK, masih dalam waktu kurang dari 2 (dua) tahun setelah habis masa berlaku STNK.

Demikian, semoga bermamfaat.

Sumber: UU No 22 Tahun 2009, Hukum Online & Ditlantas Polda Metro Jaya

Mohon Perhatian:

Bagi pengunjung blog yg ingin sharing masalah ini ataupun masalah lainnya,

Silahkan klik gambar dibawah

konsultasi tender

112 thoughts on “Wewenang Polisi Pada Saat Razia atau Pemeriksaan Kendaraan Bermotor Di Jalan

  1. Setuju buat yang punya sharing tentang POLISI, semua berani bicara berdasarkan pengalaman pahit yang dirasakan karena tindakan polisi. saya juga pernah mengalaminya awalnya denda 250rb tapi bisa dibantu dengan cuma bayar 150rb. itu yang bener gimana GAK JELAS / GAK TEGAS. bilang aja kalo emang kerja berdasarkan UUD (ujung-ujungnya DUIT).

  2. Apa kah di benar kan apabila oknum polisi bertanya perlengkapan berkendara/ surat izin mengemudi/ STNK kepada pengendara yang sedang tersesat di jalan tikus/(gang).
    Dengan alasan mencurigai,
    Apakah ini secara tidak langsng bisa di sebut (T.O) mencurigai tampa bukti.
    Sedangkan UU MENJELASKAN bahwa polisi dapat melakukan operasi/ di sebut RAZIA di jlan lalu lintas,
    Dan pada ketika saya menjawab atas dasar apa dan UU/ pasal apa yang memboleh kan bapak bertanya perlengkapan berkendara di jalan tikus/gang.
    Apakah benar jawaban oknum jngan bicara UU saya di lindungi oleh UU.

  3. Saya rasa POLISI itu harus di sekolahin lagi. Sebelum menilang harusnya mereka paham kriteria apa saja yang memungkinkan utk sasaran tilang. Saya di tilang tidak ada penjelasan. Saya tanya kenapa pak saya ditilang? Dia malah bentak bentak saya yg kebetulan yg kena apes cuma saya cewe disitu. Saya berkali2 menanyakan dia malah bentak dan langsung kasih saya surat tilang. Akhirnya karna saya geram saya lempar stnk dan sim ke jalan suruh dia lihat. saya yang baru pertama kali kena tilang berfikir pantas saja jaman sekarang masyarakat memandang negatif ke arah POLISI. Pantas saja perut mereka makin besar karna makanin uang rakyat.

    • Pak saya mau tanya.. minta maaf sebelumnya. Apakah pas stopan lampu merah ada razia tilanh motor.. saya kena tilang pas stopan. Lampu merah padhal polisi.nya sebelum.nya lagi tiduran liat saya berhenti sya langsung di masukan ke pos polisi.. slah apa benar polisi tersebut pak.. mohon di jelasakan

  4. gw di jogja, nerobos lampu kuning ditangkep, karena luar kota, si polisi itu nawarin, bayar 100rb dan bebas, mau gak mau bayar lah, tuh 100rb tanpa dikasi surat tilang, kan kampret tuh polisi,

  5. Ass wrb.
    Pa saya mau tanya.
    Saya smalem kena razia di daerah bekasi.
    Kebetulan saya baru kehilangan dompet dan beserta isi di dalamnya Termasuk stnk dan sim
    Dan saya hanya membawa stnk foto copy tapi tidak membawa foto copy sim
    Apakah berhak polisi menyita kendaraan?
    Tolong minta respon cepat ya pa
    Terima kasih

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s