Qanun Pelayanan Publik Disosialisasikan kepada SKPA

BANDA ACEH –  Biro Hukum dan Humas Setda Aceh, Kamis (23/9), mensosialisasikan Qanun Nomor 2 tahun 2008 tentang Pelayanan Publik dan Qanun Nomor 5 tahun 2009 tentang Penanaman Modal kepada jajaran Satuan Kerja Pemerintah Aceh (SKPA) dan Satuan Kerja Pemerintah Kabupaten/Kota (SKPK) dari seluruh Aceh. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pelayanan aparatur Satuan Kerja Pemerintah Aceh (SKPA) dan pencitraan Pemerintah Aceh kepada masyarakat.

“Untuk meningkatkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat, qanun tersebut perlu disosialisasikan kepada aparatur Satuan Kerja Pemerintah Aceh (SKPA) dan SKPK,” kata Sekda Aceh, Husni Bahri TOB pada acara pembukaan sosialisasi, di Hotel Madina, Banda Aceh, Kamis (23/9).

Husni Bahri menyebutkan, sosialisasi kedua qanun itu bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada aparatur Pemerintah Aceh dan kabupaten/kota tentang kewajiban memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat.”Petugas pelayanan harus bertindak adil, cepat, tepat, terukur, dan tidak boleh pilih kasih dalam melayani masyarakat. Hal ini sering mengusik rasa keadilan dalam masyarakat yang merasa diperlakukan secara tidak adil oleh birokrasi,” ujarnya.

Pemberian pelayanan yang cepat, tepat, dan terukur kepada masyarakat dan investor yang mau menanamkan modalnya, menurut Sekda Aceh itu, sudah merupakan tuntutan dan kebutuhan yang mutlak harus dilakukan pemerintah daerah kepada masyarakat dan investor.

“Investor akan lari jika pelayanan perizinan yang dibutuhkan terlalu lama diterbitkan. Untuk sebuah kegiatan ekonomi yang akan memberikan dampak ekonomi yang luas bagi rakyat dan tidak merusak lingkungan, kita perlu memberikan kemudahan pelayanan dan perizinan yang cepat kepada investor,” ujar Husni Bahri TOB.

Kepala Biro Hukum dan Humas Setda Aceh, Makmur Ibrahim mengatakan, qanun pelayanan publik dan qanun penanaman modal ini disiosialisasikan tidak sekedar untuk menyegarkan kembali isi dari kedua qanun itu kepada aparatur pemerintah, tapi lebih dari itu untuk memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat dengan berbagai urusan perizinan yang mudah, cepat, dan murah.

Artinya, dari mulai pengurusan KTP, paspor, dan berbagai perizinan investasi lainnya yang menjadi kewenangan Pemerintah Aceh maupun kabupaten/kota untuk menerbitkannya lakukan dengan cepat dan terukur. Maksudnya, kalaupun membutuhkan waktu untuk menerbitkannya, tapi tidak terlalu lama sehingga bisa membosankan orang yang mengurusnya.

Untuk maksud tersebut, kata Makmur Ibrahim, Pemerintah Aceh telah membentuk Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BP2T) yang kantornya di Kantor Gubernur Aceh. BP2TP siap melayanai perizinan SDA dan non perizinan SDA yang menjadi kewenangannya untuk menerbitkan izin tersebut, tidak ada pungutan selain yang resmi. Jumlah pelayanan perizinan yang telah dikeluarkan BP2T Setda Aceh itu setiap tahunnya terus meningkat.(her)

.

2 thoughts on “Qanun Pelayanan Publik Disosialisasikan kepada SKPA

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s