Banyak Instansi Tak Terapkan Standar Pelayanan Publik

KUDUS-Instansi pemerintahan masih banyak yang belum menerapkan standar pelayanan publik. Hal tersebut bisa menimbulkan benih-benih korupsi karena kurangnya keterbukaan dan penyampaian informasi yang benar kepada publik. Akibatnya masyarakat mendapatkan kerugian karena proses pelayanan publik terhambat.

Hal tersebut mengemuka dalam kunjungan Ombudsman Republik Indonesia (ORI) Kantor Perwakilan DIY dan Jawa Tengah di kantor Suara Merdeka Biro Muria, Senin (30/8). Kesimpulan tersebut diambil setelah sekian banyak instansi pemerintah yang dikunjungi.

Menurut Asisten Ombudsman, Muhadjirin, tiga hal yang harus dipenuhi dalam standar pelayanan publik, yakni sarat-sarat pelayanan publik disampaikan dengan jelas dan terang, waltu pelayanan tepat, dan biaya yang pas. “Prinsipnya pada pelayanan publik terdapat asas transparansi dan akuntabilitas,” ujarnya yang akan melakukan kunjungan di Kudus selama empat hari hingga Jumat (3/9) mendatang.

Sebetulnya, lanjutnya, sudah banyak instansi yang coba menerapkan, tetapi mereka tidak memperhatikan tata letak informasi yang hendak disampaikan. Misalnya, kotak pesan yang ternyata berada di balik pintu, atau informasi proses pelayanan yang berada di pojok ruangan. “Hal tersebut menyulitkan masyarakat jika ingin memamfaatkan pelayanan publik, akibatnya tak sedikit instansi yang diadukan kepada Ombudsman,” jelas dia.

Tangani Ekstra

Menyinggung soal lembaga Ombudsman kurang dikenal di masyarakat, pihaknya mengakuinya. Pasalnya sosialisasi yang dilakukan belum genjar. Persoalan biaya dan penataan kelembagaan yang sedang dilakukan jadi kendala.

Ombudsman adalah lembaga negara yang mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik baik yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan termasuk di dalamnya BUMN, BUMD, dan BHMN serta badan swasta atau perorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu yang sebagian besar atau seluruh dananya bersumber dari APBN dan/atau APBD. Prosedur pengaduan masyarakat kepada Ombudsman cukup mudah. Jika dekat dengan kantor maka bisa didatangi, tetapi jika sulit bisa lewat surat atau lewat webiste Ombudsman. “Di dalamnya pelapor harus mencamtumkan kronologi kejadian, terlapor, dan identitas terang,” terang Noor Cholis Fahmi yang juga Asisten Ombudsman.

Nantinya Ombudsman akan menindaklanjuti pengaduan dan akan memberikan saran dan rekomendasi kepada pemangkau kebijakan agar pegawai yang melakukan kesalahan diberikan sanksi administrasi. “Sudah banyak kasus yang ditangani, Alhamdulillah banyak membuahkan hasil,” jelas Muhadjirin.

Masalah yang ditangani Ombudsman kebanyakan yang persoalan yang tidak terselesaikan secara internal di dalam instansi sendiri seperti menunda pelayanan, tidak sopan, menyalahgunakan kekuasaan, tidak adil, minta imbalan, dan di luar peraturan yang berlaku. (Zakki Amali)

Sumber: Ombudsman RI

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s