Gubernur Didesak Copot Pejabat ‘Rapor Merah’

BANDA ACEH – Gubernur Aceh didesak memberikan sanksi tegas kepada 15 Kepala Satuan Kerja Pemerintah Aceh (SKPA) berkinerja buruk, lamban dan rendah serapan anggaran, yang telah diberi opini ‘rapor merah’. Sanksi tersebut, antara lain mulai dari pemotongan tunjangan prestasi kerja (TPK) hingga mencopot yang bersangkutan dari jabatannya.

Desakan tersebut masing-masing disampaikan oleh Ketua Badan Pekerja Gerakan Anti Korupsi (GeRAK) Aceh Isra Safril, Pakar Hukum dari Universitas Syiah Kuala (Unsyiah) Syaifuddin Bantasyam SH MH, Pengamat Pemerintahan Dr Taqwaddin, dan Wakil Ketua DPRA Sulaiman Abda, yang diminta pendapatnya secara terpisah, Kamis (2/9), terkait pencekalan 15 Kepala SKPA untuk berpergian keluar daerah karena berapor merah.

Melalui pernyataan tertulis yang disampaikan ke Serambi, kemarin, Ketua Badan Pekerja GeRAK Aceh, Isra Safril, menilai, sikap Gubernur dalam menerapkan pola kerja untuk percepatan implimentasi kerja tahun anggaran 2010 terhadap SKPA patut diapresiasi, terutama mencekal para pejabat ke luar daerah.

“Meski begitu, saya kira tidak cukup hanya dengan mencekal ke luar daerah, tapi Gubernur harus berani juga memotong TPK pejabat yang bersangkutan. Bahkan, kalau perlu copot saja jabatannya dan ganti dengan pejabat lain yang telah menunjukkan kinerja dan prestasi bagus,” kata Isra Safril.

Dia mengharapkan agar apa yang disampaikan Gubernur Irwandi Yusuf, sehari sebelumnya, terkait pejabat SKPA berkinerja buruk itu, benar-benar ditindaklanjuti secara konkret. “Jika tindakan gubernur hanya sekedar lips service atau pencitraan kepada publik saja maka ini jelas sangat bertentangan dengan semangat dan amanah janji dari visi misi yang telah disampaikan oleh gubernur sendiri kepada masyarakat Aceh,” pungkasnya.

Harapan serupa juga disampaikan Pakar Hukum Unsyiah Syaifuddin Bantasyam, yang merespons positif dan sangat mendukung kebijakan yang diambil Gubernur Aceh terkait 15 Kepala SKPA yang kinerjanya masih beropini ‘rapor merah’ tidak boleh melakukan perjalanan ke luar Aceh dulu, sebelum daya serap keuangan APBA nya kembali membaik.

“Tindakan itu sudah tepat dan hal itu memberikan arti bahwa dalam sistem evaluasi dan pengawasan yang dilakukan gubernur terhadap internalnya dalam bentuk pemberian hukuman atau sanksi, seperti teguran dan larangan langsung kepada Kepala SKPA yang belum bekinerja baik sudah berjalan dalam lingkungan organisasi Pemerintahan Aceh,” kata Syaifuddin Bantasyam.

Hukuman pencekalan yang diberikan gubernur kepada kepala SKPA yang realisasi daya serap keuangannya masih di bawah 40 persen, bukan hanya fisik, kata Sayifuddin Bantasyam, hendaknya diikuti dengan sanksi lainnya seandainya pada akhir tahun nanti kondisinya tidak berubah.

Disarankannya, pejabat yang tidak berprestasi sebaiknya dicopot saja. Namun, sebelum pencopotan dilakukan kepada kepala SKPA yang bekinerja rendah dan agar tidak terkesan menzaliminya, gubernur bersama Tim Monitoring dan Evaluasi melakukan penelitian lebih dulu terhadap faktor eksternal yang dihadapi Kepala SKPA yang bersangkutan. “Cara penyebab, kenapa, misalnya, pejabat itu berkinerja rendah,” ujarnya.

Untuk menggairahkan
Dukungan dan kritikan hampir serupa juga dilontarkan Pengamat Pemerintahan Dr Taqwaddin. Untuk menggairahkan PNS dalam melaksanakan tugas rutin dan pelayanan kepada publik, gubernur memberikan tunjangan prestasi yang cukup besar kepada pegawai mulai dari Rp 2,5 juta untuk pegawai biasa, pejabat eselon III dan IV Rp 4-7 juta atau Rp 10-12 juta kepada pejabat eselon II. “Setelah pemberian penghargaan diberikan kepada pegawai, maka kini tiba saatnya melakukan evaluasi kepada para pejabat yang telah menerima TPK cukup besar,” katanya.

Ditambahkannya, larangan tak boleh melakukan perjalanan ke luar daerah yang diberlakukan gubernur kepada kepala SKPA yang daya serap keuangan realisasi proyeknya masih rendah atau di bawah 40 persen, adalah sesuatu yang wajar dan sudah tepat, agar Kepala SKPA itu bisa lebih fokus dalam meningkatkan kinerja dinasnya untuk lebih baik lagi, tidak saja daya serap keuangan, tapi juga fisik.

Sementara itu, Wakil Ketua II Bidang Pembangunan DPRA Drs Sulaiman Abda mengatakan, Dewan mendukung kebijakan gubernur yang melarang 15 Kepala SKPA berapor merah atau bernilai D untuk tidak melakukan perjalanan ke luar Aceh. Alasannya, nilai APBA 2010 mencapai Rp 7,6 triliun lebih besar dari APBN 2010 yang hanya Rp 900 miliar. “Tapi kenapa pejabat eselon II dan III suka melakukan perjalanan ke luar Aceh,” katanya mempertanyakan.

Selain itu, untuk memberikan TPK kepada pegawai negeri, sebut Sulaiman Abda, DPRA telah menyetujui dana TPK yang besar kepada PNS mencapai Rp 225 miliar/tahun. “Jika kinerja yang ditampilkan tahun ini sama dengan tahun sebelumnya, pemberian TPK itu jadi sia-sia dan tidak mendukung apa yang menjadi tujuan dari pemberiannya, yaitu untuk mendorong meningkatnya kinerja SKPA secara menyeluruh dalam melayani publik,” ujarnya.(swa/her)

Sumber: serambinews

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s