Rencana Pengadaan Wajib Diumumkan Oleh Setiap Instansi Pemerintah (2)

Berdasarkan ketentuan pasal 4 butir h dan pasal 7 ayat (4) Keppres 80 Tahun 2003, setiap instansi pemerintah wajib mengumumkan secara terbuka rencana pengadaan barang/jasa setiap awal pelaksanaan tahun anggaran. Dalam Perpres 8 Tahun 2006, pengumuman secara terbuka rencana pengadaan dilakukan melalui website pengadaan nasional yang dikoordinasi kan oleh Bappenas dengan alamat : www.pengadaannasional-bappenas.go.id dan/atau website masing-masing instansi yang telah diintegrasikan dalam website pengadaan nasional.

Untuk itu, kepada seluruh instansi dapat menindaklanjuti dengan alamat kontak di bawah ini. Sebagaimana kita maklumi, pengumuman rencana pengadaan adalah bentuk penjabaran prinsip transparansi kepada publik tentang kegiatan pengadaan yang akan dilaksanakan selama tahun anggaran berjalan, serta agar belanja dapat memberi peran yang maksimal bagi tumbuhnya industri dan usaha nasional. Dengan melihat rencana pengadaan, setiap orang dapat mengetahui paket-paket pengadaan yang ada, cara melaksanakannya apakah akan dilelang atau tidak, termasuk nilai kegiatan pengadaan di suatu instansi.

Dalam konteks tersebut, maka tahap perencanaan kegiatan yang pada akhirnya akan menghasilkan rumusan spesifikasi, paket-paket pengadaan, ruang lingkup pelaksanaan, cara berkontrak dsb perlu diperhatikan secara lebih seksama.
Dalam Keppres 80 Tahun 2003, paling tidak terdapat dua kebijakan besar yang relevan untuk dibiacarakan pada tahapan ini, yaitu: kebijakan penggunanaan produksi dalam negeri, dan kebijakan mendorong daya saing usaha nasional, khususnya usaha kecil.
Berkaitan dengan kebijakan tersebut, Keppres telah memberi arahan bagaimana cara menyusun dan merumuskan kebutuhan menjadi spesifikasi pada saat menyusun rencana anggaran. Banyak contoh di banyak negara, perumusan spesifikasi dikontrol untuk memaksimalkan penggunaan produksi nasional.

Namun seringkali, perencana atau pengguna pada saat menentukan spesifikasi hanya berdasarkan pada pilihan-pilihan yang terbatas karena informasi yang diperoleh juga terbatas. Bahkan, adakalanya informasi ini sangat tergantung pada suppliernya.

Oleh karena itu, kebijakan untuk berpihak kepada industri dalam negeri perlu didukung dan diikuti dengan penyediaan informasi produk dalam negeri yang lebih memadai, spesifikasinya, ketersediaan, kapasitas produksinya dan sebagainya.

Banyak kasus pelelangan yang tidak dapat diikuti oleh produsen nasional karena spesifikasi mengarah kepada produk-produk impor, termasuk alasan kualitas yang lebih baik. Mungkin perlu dipikirkan langkah-langkah yang lebih ekstrem untuk memaksa penggunaan produk nasional. Secara ide, bila terdapat produk nasional yang dapat memenuhi kebutuhan dengan spesifikasi minimal, maka akan masih dapat diterima bila  diwajibkan menggunakan produk tersebut.  Persoalan akan muncul apabila produk yang diwajibkan tadi dihasilkan oleh satu produsen. Dengan kata lain, ide untuk mewajibkan penggunaan suatu produk nasional harus meyakini produsennya tidak tunggal.

Dari kepentingan pengguna, kejelasan kewajiban penggunaan suatu produk akan memudahkan proses pengadaan. Proses lelangnya dapat menjadi lebih sederhana. Selain spesifikasi, skala paket pelelangan juga dapat mempengaruhi peluang keterlibatan usaha nasional. Pada banyak kasus, pengguna sering ingin sederhana dengan membuat satu paket besar sehingga lelang cukup dilakukan satu kali.  Dapat dibayangkan misalnya dilelangkan satu paket pembangunan jalan dengan nilai Rp. 1 triyun, tentu akan berbeda hasilnya bila paket yang sama dipecah menjadi 10 paket senilai Rp. 100 milyar.

Pada paket pekerjaan yang dipecah-pecah, maka peluang usaha nasional mengikuti pelelangan akan lebih besar.  Lebih lanjut, Keppres 80 Tahun 2003 tidak melarang upaya memecah paket pekerjaan menjadi banyak paket pelelangan yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan pelaku usaha setempat untuk memberi kesempatan yang lebih besar. Masih banyak hal lain seperti misalnya faktor teknologi yang dapat dikelola untuk memaksimalkan belanja pemerintah pada aspek ekonomi makro. Semuanya dimulai di tahap perencanaan kegiatan dengan memasukan pertimbangan-pertimbangan pengadaan yang melibatkan usaha nasional kita.

Salam :
Ikak G. Patriastomo

Sumber: LPSE Portal

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s