KPK Didesak Segera Usut Kasus Korupsi di Aceh

BANDA ACEH – Lembaga antikorupsi Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA) dan Gerakan Anti Korupsi (GeRAK) Aceh, mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) segera mengusut lima kasus dugaan korupsi yang sudah mereka laporkan beberapa waktu lalu. Waktu lima bulan terhitung dari tanggal 31 April 2010, kasus ini dilaporkan dianggap lebih dari cukup bagi KPK mulai mengusut kasus-kasus tersebut.

Desakan ini disampaikan Koordinator Badan Pekerja MaTA, Alfian dan Manager Program dan Operasional GeRAK Aceh, Abdullah Abdul Muthaleb, Minggu (29/8).  Dalam pernyataan tertulis yang diterima Serambi, kedua lembaga ini mengakui telah mengirim surat ke KPK yang berisikan desakan untuk segera mengusut lima kasus korupsi yang telah dilaporkan. Kasus itu masing-masing, indikasi korupsi dalam deposito keuangan Aceh Utara, indikasi korupsi proyek pembangunan dermaga bongkar Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Sabang (BPKS).

Selanjutnya indikasi korupsi penjualan besi jembatan dan alat berat, indikasi korupsi proyek pembebasan lahan untuk pengembangan kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas Sabang, dan indikasi korupsi dalam pengadaan alat radio Diagnostik keperluan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr Zainoel Abidin Banda Aceh.

“Laporan kelima kasus ini sudah disampaikan sekitar lima bulan lalu ke KPK. Mencermati perkembangan terakhir, maka diperlukan keseriusan KPK dalam mempercepatan penuntasan secara hukum atas kasus-kasus dimaksud,” ujarnya.  Menurut Alfian, kasus yang mereka laporkan pada Rabu (31/4) lalu, diterima tim KPK yang membidangi Aceh yaitu Buntoro (Ketua) dan Sutan (anggota). Dalam pertemuan itu aktivis anti korupsi Aceh didampingi Adnan Topan Husodo (Wakil Koordinator ICW), Agus Sunaryanto (Koordinator Monitoring dan Investigas ICW), dan Tama Satya Langkun juga dari ICW.

Dalam statemennya, MaTA dan GeRAK mengakui gebrakan ini bentuk komitmen dan konsistensi mempercepat penanganan kasus indikasi korupsi yang terjadi di Aceh. Khusus untuk kasus penjualan besi jembatan dan alat berat, pengadaan alat radio Diagnostik RSUZA, KPK didorong melakukan supervisi atas penanganan kasus ini oleh aparatur penegak hukum lain.

Dua lembaga ini mendorong KPK pengambil alih kasus ini sehingga subtansi masalah terkait indikasi tindak pidana korupsi tidak diabaikan begitu saja. Hasil monitoring, ujar Alfian, upaya penegakan hukum atas dua kasus ini belum tersentuh tindak pidana korupsi. “Dikhawatirkan, kondisi ini sebagai upaya menutup peluang terlibatnya para elite politik (pengambil kebijakan) dalam kasus ini,” ujarnya.

MaTA dan GeRAK berharap, jika ada kasus yang sedang ditangani aparatur hukum lain, maka KPK harus tetap melakukan koordinasi dan supervisi sehingga kasus bisa dituntaskan sesuai fakta hukum yang sebenarnya.  MaTA dan GeRAK memandang, kelima kasus ini akan sangat sulit memberikan rasa keadilan bagi rakyat Aceh apabila ditangani oleh aparatur penegak hukum di Aceh. Sangat besar kemungkinan adanya konflik kepentingan (conflic interest) antara penegak hukum dengan para pihak yang sedang elite politik/pengambil kebijakan di Aceh. Untuk menghindari kondisi tersebut, maka keseriusan KPK untuk menindaklanjuti kelima kasus ini akan sangat menentukan “martabat hukum untuk memberikan keadilan” di tengah hegemoni kekuasaan elite politik di Aceh.(swa)

Sumber: serambinews

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s