Laporan Keuangan Simeulue tidak Wajar

Hasil Pemeriksaan BPK;  Saldo Kas Minus Rp 12,2 Miliar

BANDA ACEH – Dari pemeriksaan yang dilakukan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Aceh terhadap laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) Kabupaten Simeulue tahun anggaran (TA) 2009  ditemukan berbagai permasalahan. Di antaranya, saldo kas per 31 Desember 2009 minus Rp 12,2 miliar. Juga ditemukan kerugian negara Rp 1,8 miliar. Atas kondisi itu, BPK memberi penilian terhadap LKPD kabupaten penghasil cengkih tersebut dengan opini “tidak wajar” (adverse opinion).

Kepala BPK Perwakilan Banda Aceh, Abd Rifai Saleh kepada Serambi kemarin mengatakan, laporan hasil pemeriksaan (LHP) atas LKPD Kabupaten Simuelue sudah diserahkan kepada bupati dan ketua DPRK setempat pada Selasa (24/8). “Berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut Simeulue diberi opini tidak wajar,” ungkapnya. Menurut Rifai Saleh, berdasarkan hasil pemeriksaan, ternyata masih ditemukan kelemahan dalam sistem pengendalian intern atas LKPD Kabupaten Simuelue TA 2009. “Bahkan pengelolaan keuangan dan penyusunan LKPD Kabupaten Simeulue tahun anggaran 2009 belum sesuai dengan ketentuan,” katanya.

Dalam pemeriksaan per 31 Desember 2009 ditemukan, ada enam kasus yang menimbulkan kerugian daerah, totalnya Rp 1.819.606.492,51. Temuan tentang adanya kerugian daerah itu merupakan hasil pemeriksaan BPK yang dilakukan sejak TA 2005 sampai 2008. Dari jumlah kerugian tersebut yang sudah dikembalikan baru 2,23 persen atau sebesar Rp  41.593.750. Akan tetapi, dalam laporan BKP tersebut tidak dijelaskan rinci apa saja keenam kasus dimaksud. Namun, dalam pemeriksaan itu, pihaknya menemukan bahwa belanja TA 2009 senilai 12.289.505.424 menggunakan pendapatan Dana Alokasi Umum (DAU) TA 2010. Kemudian ditemukan pula saldo kas daerah pada akhir tahun per 31 Desember 2009 minus Rp 12.245.681.424.

Kas bon Rp 2,2 miliar

Sedangkan pokok-pokok temuan yang dinilai sebagai ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam pelaporan keuangan, antara lain, masih ditemukannya kas bos TA 2009 sebesar Rp 2.200.450.000, sisa uang persedian (UP) satuan kerja perangkat daerah (SKPD) per 31 Desember 2009 yang terlambat disetor sebesar Rp 507.047.452. Kemudian aset tetap terjadi perubahan yang tidak dikuasai pemerintah berupa peralatan dan mesin senilai Rp 1.152.072.639.

BPK juga menemukan adanya belanja bantuan sosial kepada baitul mal setempat Rp 1,27 miliar yang tidak melalui mekanisme APBK. Termasuk aset pemenerimaan senilai Rp 5.658.807.210 yang dimanfaatkan oleh instansi vertikal yang belum memiliki dukungan berita acara pinjam pakai. Sedangkan pengadaan tanah seluas 107.665 m2 pada TA 2009 senilai Rp 5.627.069.980 belum bersertifikat, termasuk pajak penghasilan (PPh) atas pengadaan tanah yang belum dipungut sebesar Rp 230.890.850. “Belum adanya sertifikat terhadap tanah yang dibeli dengan dana pemerintah tersebut sangat rawan terjadi penyimpangan, yakni kemungkinan beralihnya aset negara ke pihak lain yang tidak berhak,” katanya. (sup)

Dikutip dari Serambinews.com

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s