Pemerintah Jamin Pembiayaan Pengadaan Awal Tahun

Jakarta, 14/8/2010 (Kominfo-Newsroom) Kepala Lembaga Kebijakan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) Agus Rahardjo mengatakan pemerintah akan menjamin pembiayaan untuk proses pengadaan barang dan jasa di awal tahun.

“Dengan jaminan tersebut, maka diharapkan penyerapan anggaran di Januari-Februari bisa lebih cepat dilaksanakan, karena selama ini pelaksanaan pengerjaan proyek pemerintah tidak bisa dilakukan di awal tahun, walaupun tender sudah dilakukan di akhir tahun sebelumnya,” kata Agus di Jakarta, Sabtu (14/8).

Ia menjelaskan, dengan ditandatanganinya Revisi Keppres 80/2003 tentang Pengadaan Barang dan Jasa pemerintah, maka proses lelang yang lebih awal sudah mendapat jaminan dari pemerintah. “Kalau lelang mendahului, dijamin disediakan anggarannya jadi supaya orang bisa lakukan lelang di November-Desember supaya Januari bisa jalan pelaksanaan proyeknya,” kata Agus.

Ia mencontohkan selama ini Kementerian Pekerjaan Umum sudah melakukan tender pada bulan November-Desember, namun pekerjaan tetap dilakukan di triwulan ke-2 tahun sesudahnya. Permasalahan yang terjadi karena banyak yang tidak bisa lelang November akibat mereka tunggu pejabatnya baru diangkat 1 Januari tahun berikutnya. Menurutnya, dengan adanya Revisi Keppres 80/2003, jika penandatangan kontrak pada Januari, maka pada bulan itu juga minimal sudah harus muncul uang muka ke pemenang proyek.

Pemerintah memberlakukan masa peralihan terkait implementasi Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 pengganti Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Masa berlaku Peraturan Presidennya sendiri dimulai sejak ditandatangani Presiden pada Jum’at 6 Agustus 2010 lalu.

Masa peralihan, jelasnya, diberikan mengingat masih banyaknya lelang pengadaan barang/jasa pemerintah saat Peraturan Presiden Nomor 54 ditandatangani mengacu pada ketentuan lama, yakni revisi terakhir Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Sedang bagi kontrak pengadaan yang ditawarkan setelah Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 diberlakukan sebelum tahun 2011 berlangsung, diharapkan sudah mengikuti Peraturan Presiden tersebut.(T.Ia/dry)

Sumber: LKPP

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s