Tender di Dispora Aceh Memperkosa Aturan

Standar Pelayanan, Dokumen Lelang, Dasar Hukum, Penyalahgunaan Wewenang dan Perbuatan Sewenang-wenang

Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundangundangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Penyelenggara pelayanan publik dalam hal ini adalah Dinas Pemuda dan Olahraga Aceh.

Penyelenggara berkewajiban melakukan penyeleksian dan promosi pelaksana secara transparan, tidak diskriminatif, dan adil sesuai dengan peraturan perundangundangan. Dalam menjalankan penyeleksian tsb, penyelenggara wajib menyusun dan menetapkan standar pelayanan, dalam hal ini standar pelayanan yg telah ditetapkan disebut dengan dokumen lelang.

Salah satu komponen penting  dalam menetapkan standar pelayanan adalah dasar hukum, untuk pengadaan barang/jasa pemerintah dasar hukumnya adalah Keppres Nomor 80 Tahun 2003 serta perubahannya. Semua ketentuan lain yang ditetapkan sebagai standar pelayanan dalam dokumen lelang tsb harus mengikuti dasar hukumnya.

Dukumen lelang yang disusun dan ditetapkan oleh Dispora Aceh tidak mengikuti dasar hukum, yaitu Keppres nomor 80 Tahun 2003 serta perubahannya. Banyak syarat-syarat yang tidak  penting dan memberatkan yang mereka tambahkan, tujuannya supaya penyedia jasa atau kontraktor tidak mampu memenuhinya, sehingga peserta lelang/kontraktor yang memasukkan penawaran menjadi sedikit. Dengan sedikitnya peserta yang memasukkan penawaran, maka pelelangannya menjadi mudah diatur.

Hal ini terbukti pada pelelangan pekerjaan Pembangunan Lapangan PS. Serimusim Desa Lampuuk Kecamatan Lhoknga Kabupaten Aceh Besar Tahun Anggaran 2010, dengan pagu anggaran sebesar Rp. 352.000.000,- Pada pelelangan ini, dari sekian banyak peserta yang mendaftar, hanya 7 perusahaan yang memasukkan penawaran.

Dari 7 perusahaan yang masuk, ada 3 perusahaan yang digugurkan langsung pada saat pembukaan. Ada 1 item permintaan yang tidak terlihat pada saat itu, sehingga ke-3 perusahaan tsb dianggap dan dicatat dengan catatan TIDAK LENGKAP (TL).

Pada saat pembukaan penawaran selesai, ketua panitia Drs. Bustaman, MSi menyatakan bahwa ke-3 perusahaan yang TL tsb tidak dievaluasi lagi, artinya perusahaan itu telah gugur sejak saat pembukaan. Panitia menggugurkan ke3 perusahaan tsb tanpa mempertimbangkan penting atau tidaknya kesalahan/kekurangan/penyimpangan tsb. Keputusan sepihak tsb merupakan tindakan sewenang-wenang yang telah dilakukan oleh panitia lelang.

Keputusan dan Ketetapan Salah yang Diputuskan oleh Panitia Lelang Dispora Aceh

Pelelangan pekerjaan Pembangunan Lapangan PS. Serimusim Desa Lampuuk Kecamatan Lhoknga Kabupaten Aceh Besar Tahun Anggaran 2010, terdapat beberapa kesalahan substansi yang dilakukan oleh panitia lelang. Kesalahan tsb menyebabkan pelelangannya melenceng jauh dari prinsip dasar Keppres nomor 80 tahun 2003 serta perubahannya, yaitu prinsip efisien, efektif, terbuka dan bersaing, transparan, adil/tidak diskriminatif, dan akuntabel.

Kesalahan-kesalahan tsb antara lain:

A. Dalam dokumen lelang, salah satu persyaratan yang harus dimasukkan adalah Neraca perusahaan terakhir yang telah diaudit oleh akuntan publik.

  • Permintaan Neraca Audit Akuntan Publik adalah salah satu persyaratan yang tidak  perlu dan cukup memberatkan untuk katagori perusahaan usaha kecil (Pekerjaan dg Pagu Anggaran sebesar Rp. 352.000.000,- termasuk kualifikasi untuk perusahaan katagori kecil).
  • Syarat ini dianggap berat karena biaya untuk melakukukan audit pada akuntan publik mencapai kisaran Rp. 10-jutaan, sementara dalam ketentuan undang-undang tidak ada kewajiban bagi usaha kecil untuk diaudit.
  • Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha, yg memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
  • Kenapa usaha kecil tdk perlu diaudit oleh akuntan publik?

Audit akuntan publik selain membutukkan biaya yang besar, juga tidak diperlukan karena dengan jumlah kekayaan yang kecil, antara Rp. 50 juta – Rp. 500.000,- maka pembuktiannya bukanlah sesuatu yang sulit.

  • Selain itu, permintaan tsb bertentangan dengan dasar hukumnya yaitu Keppres nomor 80 tahun 2003, pasal 14 poin 6 dan 7, yang bunyinya:

(6) Dalam proses prakualifikasi/pascakualifikasi panitia/pejabat pengadaan dilarang menambah persyaratan prakualifikasi/pascakualifikasi di luar yang telah ditetapkan dalam ketentuan Keputusan Presiden ini atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
(7) Persyaratan prakualifikasi/pascakualifikasi yang ditetapkan harus merupakan persyaratan minimal yang dibutuhkan untuk pelaksanaan kegiatan agar terwujud persaingan yang sehat secara luas.

  • Persyaratan tsb juga bertentangan dengan Pasal 16 Keppres N0m0r 80 tahun 2003, yg bunyinya

“dilarang menetapkan kriteria dan persyaratan pengadaan yang diskriminatif dan tidak obyektif.”

  • Syarat ini terbukti berat berdasaarkan jumlah peserta yang memasukkan penawaran, yaitu hanya 7 perusahaan.
  • Penetapat syarat yg memberatkan dan tidak sesuai dengan dasar hukum, merupakan wujud penyalahgunaan wewenang yang dilakukan panitia lelang dan pejabat yg berwenang lainnya.

B. Panitia telah menggugurkan penawaran peserta lelang pada waktu pembukaan penawaran.

  • Menggugurkan penawaran pada saat pembukaan bertentangan dengan Keppres nomor 80 tahun 2003.

Pada lampiran Keppres nomor 80 disebutkan bahwa

  • “Panitia/pejabat pengadaan tidak boleh menggugurkan penawaran pada waktu pembukaan penawaran kecuali untuk penawaran yang terlambat memasukkan/menyampaikan penawarannya.”
  • Pelaksanaan evaluasi penawaran dilakukan oleh panitia/pejabat pengadaan terhadap semua penawaran yang masuk. Evaluasi tersebut meliputi evaluasi administrasi, teknis, dan harga berdasarkan kriteria, metoda, dan tatacara evaluasi yang telah ditetapkan dalam dokumen pemilihan penyedia barang/jasa.
  • Menggugurkan penawaran pada saat pembukaan penawaran merupakan tindakan sewenang-wenang yang dilakukan panitia lelang terhadap peserta lelang

Kesimpulan:

  1. Pelelangan pekerjaan Pembangunan Lapangan PS. Serimusim Desa Lampuuk Kecamatan Lhoknga Kabupaten Aceh Besar Tahun Anggaran 2010 dengan pagu anggaran Rp. 352.000.000,- tidak sesuai dengan dasar hukumnya, yaitu Keppres nomor 80 tahun 2003 serta perubahannya.
  2. Permintaan syarat yang memberatkan dan tidak penting merupakan wujud penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh panitia lelang, dengan tujuan memperkecil persaingan atau menciptakan suatu pelelangan dengan persaingan yang tidak sehat.
  3. Pelelangan tsb harus dibatalkan karena telah terjadi rekayasa tertentu dengan menambahkan persyaratan yang tidak perlu, memberatkan dan diskrimitif sehingga menghalangi terjadinya persaingan yang sehat.
  4. Pelelangan harus diulang karena telah terjadi penyalahgunaan wewenang oleh panitia/pejabat pengadaan dan/atau pejabat yang berwenang lainnya.

Demikianlah sekelumit kisah dari 1001 kisah penyelewengan dan penyalahgunaan wewenang pada proses tender di negeri ini.

5 thoughts on “Tender di Dispora Aceh Memperkosa Aturan

    • Itulah kenyataannya…
      Kasus ini akan saya coba angkat kepermukaan, biar masyarakat tahu bagaimana permainan pejabat di Negeri ini!

  1. itulah kenyataanya. . . .
    bukan cuma pejabat tertinggi saja tapi jadi bawaan sampai pada pejabat-pejabat kecil pun ikut bermain petak umpet dalam kegiatan proses pelelangan di bidang konstruksi.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s