Pola Penyebaran APBN ke Daerah Tidak Jelas

Harry Azhar Azis (harryazharazis.com)

Ketua panitia anggaran DPR RI Harry Azhar Azis ketika tampil pada talk show DPD RI bertema “Dana Aspirasi untuk Percepatan dan Pemerataan Pembangunan Daerah” di Pers Room DPD RI, Jakarta, Jumat (2/7) mengatakan bahwa “pemerintah selama ini tidak memiliki data-data terkait anggaran yang diberikan ke daerah untuk pembangunan infrastruktur di daerah, sehingga tidak ada kejelasan berapa sebenarnya uang yang mengalir ke daerah dari APBN”.

Menurut Harry, yang ada di pemerintah hanya penggunaan dana secara sektoral saja tanpa ada kejelasan dimana pembangunannya. Selama ini fungsi fungsi pemerintah provinsi dan kabupaten/kota sangat kecil, selain itu dana yang dimiliki daerahpun kecil.

Ketidak jelasan inilah yang dimamfaatkan oleh oknum pejabat pusat untuk memeras daerah pada saat penyaluran dana APBN tsb. Pejabat pusat bisa saja mengkondisikan seolah-olah dana tsb bisa mereka tempatkan dimana saja sehingga daerah harus melakukan lobi-lobi tertentu untuk mendapatkan dana tsb.

Banyak pejabat daerah yang membawa kontraktor dalam melakukan lobi tsb, sehingga dalam pelaksanaan pekerjaan nantinya terjadilah berbagai macam trik-trik curang. Pejabat di daerah tidak punya pilihan lain, kalau ingin daerahnya berkembang maka mereka harus melakukan perbuatan curang tersebut.

Menurut informasi yang berkembang di masyarakat, pejabat daerah pada saat melakukan lobi untuk mendapatkan dana APBN tertentu (tidak semua dana APBN), mereka harus mengeluarkan biaya ekstra sampai 5 % dari total dana yang mereka bawa pulang itu. Untuk mendapatkan dana segar yang 5 % itu maka mereka menggandeng kontraktor, dengan perjanjian bahwa pada saat dana itu turun maka pelaksanaan proyeknya diberikan kepada sang kontraktor yang menjadi donatur tsb.

Inilah penyebab utama yang menyebabkan pelaksanaan pembangunan di daerah penuh dengan unsur KKN. Mereka akan menghalalkan segaala cara untuk mengembalikan dana segar 5 % yang dikeluarkan oleh kontraktor donatur, dan langkah paling awal yang mereka lakukan adalah dengan melakukan rekayasa tender. Makanya yang terjadi saat ini adalah hampir semua tender dikondisikan dan direkayasa.

Semoga dengan kesadaran DPR dan DPD dalam melakukan pengawasan anggaran, hal-hal seperti ini tidak perlu terjadi lagi…

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s