Hentikan Bagi-Bagi Proyek

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 80 TAHUN 2003 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH ditetapkan di Jakarta sejak tanggal 3 Nopember 2003, berarti sudah berjalan 7,5 tahun. Sayangnya aparat pemerintahan belum sepenuhnya mau menjalankan ketentuan-ketentuan tsb.

Salah satu ketentuan yang tidak mau dijalankan oleh sebagian besar pejabat pemerintah adalah ketentuan yang terdapat pada Pasal 47 Ayat (4) Keppres Nomor 80 Tahun 2003, yang bunyinya:

Instansi pemerintah wajib mengumumkan secara terbuka rencana pengadaan barang/jasa setiap awal pelaksanaan tahun anggaran.

Kenapa ketentuan tsb tidak mau dijalankan oleh oknum pejabat pemerintah?

Penyebabnya adalah terganggunya kesempatan korupsi bagi oknum pejabat tsb.

Apabila daftar rencana pengadaan tsb diumumkan, maka masyarakat terutama kalangan pelaku dunia usaha akan mengetahui, memantau dan mengawasinya. Menurut ketentuan, semua pekerjaan yang dilakukan oleh instansi pemerintah harus bermitra dengan pelaku dunia usaha kecuali pekerjaan tertentu yang diatur oleh undang-undang. Dengan adanya pengawasan dari masyarakat maka oknum-oknum pejabat  tsb akan kesulitan dalam membagi paket-paket proyek kepada kroni-kroninya…

Oleh sebab itu, marilah kita sama-sama menuntut hal itu kepada pejabat pemerintahan terutama di daerah kita, supaya prilaku korup oknum pejabat tsb bisa dikurangi!

Untuk Nanggroe Aceh Darussalam, ada beberapa pejabat yang sudah kami (LP3SI) minta daftar rencana pengadaan tsb, namun mereka menolak memberikannya.

Inilah pejabat-pejabat yang menolak memberikan daftar rencana pengadaan tsb:

  1. Dr. Ir. Muhyan Yunan, MSc (Hw.Eng), MBA ; Kadis Bina Marga dan Cipta Karya NAD
  2. Saifuddin AR ; Direktur RSJ Aceh

Kami berharap semoga mereka cepat menyadari kekeliruannya, dan segera memberikan informasi tsb kepada kami serta masyarakat pada umumnya, karena informasi daftar rencana pengadaan tsb menjadi hak masyarakat terutama kalangan dunia usaha.

Selain itu, informasi tsb bisa mencegah penyalahgunaan wewenang dalam rangka bagi-bagi proyek…

Demikian, semoga bermamfaat…

2 thoughts on “Hentikan Bagi-Bagi Proyek

  1. Saran saya ke LP3SI.
    Memang Dinas belum berani mengumumkan rencana pengadaan di setiap tahunnya. tapi LP3SI tidak perlu meminta tapi cukup meminta kepada Dinas-dinas agar mengumumkan semua rencana pengadaan di setiap tahun anggaran. Dan kalau namanya meminta secara otomatis jika di beri Alhamdulillah jika tidak ya sudah. jadi lebih baik kita tidak perlu meminta untuk diberikan ke kita tapi cukup meminta agar di umumkan rencana pengadaan disetiap tahun anggaran dan di tempelkan di papan pengumuman resmi masing-masing Dinas.
    Demikian semoga bermanfaat.
    Saleum

    razali

    • Kami minta saja mereka tidak mau memberikan, apalagi mempublikasi dengan kesadaran sendiri…
      Kalau korupsi sudah menjadi cita-cita, ya… begitulah…

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s