Negara Bela Korban Pungli

Dikutip dari Ombudsman RI.

Lembaga negara ini sengaja dibentuk untuk mengawasi pelayanan publik yang dilakukan instansi pemerintah, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah, termasuk badan swasta atau perorangan yang diberi tugas tertentu yang dananya bersumber dari APBD.

Menurut staf Informasi dan Komunikasi Ombudsman, Patnuaji Indrarto, mereka akan membentuk kantor perwakilan di tiap provinsi. Sekarang pihaknya tengah mempertimbangkan untuk membentuk di Banjarmasin Targetnya, 2010 nanti akan direalisasikan.

“Untuk sementara kita melayani pengaduan masyarakat Kalsel di gedung RRI Banjarmasin sampai 4 Desember ini. Sebenarnya ada banyak alternatif pengaduan, bisa lewat telepon, surat, dan email. Intinya, kita ingin me-ngundang masyarakat buat menyampaikan keluhan mereka terkait dengan pelayanan publik,” ujar Patnuaji.

Siapapun yang merasa diperlakukan tidak adil oleh aparatur negara dalam hal layanan publik boleh melapor. Terutama korban maladministrasi itu sendiri yang mengadukan permasalahannya.

Sebaiknya memang dalam bentuk tertulis, tapi tidak harus menggunakan bahasa hukum formal, yang penting bisa dimengerti. Syaratnya identitas pelapor harus jelas, permasalahan yang diadukan menyangkut pelanggaran administrasi oleh pejabat pemerintahan atau peradilan. Laporan disertai data kronologis kasus yang dijabarkan secara jelas, sistematis, disertai bukti-bukti pendukung. Selain itu, peristiwayang dikeluhkan belum lewat dua tahun.

“Ingat, Ombudsman tidak melayani surat kaleng. Perlu pula diperhatikan bahwa materi laporan harus terkait dengan pemberian pelayanan umum, atau pelaksanaan kewajiban penyelenggara pemerintahan yang tidak sesuai prosedur, hukum dan perundang-undangan. Semua ini harus berdasarkan fakta, bukan sekadar asumsi,” jelasnya.

Setelah persyaratan tersebut dipenuhi, kata Patnuaji, Ombudsman akan menelaah pengaduan. Apabila berkas yang dilampirkan belum le-ngkap, maka pihaknya akan menghubungi pelapor untuk melengkapi. Bahkan, bila perlu berkonsultasi langsung di kantor Ombudsman.

“Baru setelah itu kami mempersiapkan permintaan klarifikasi atau rekomendasi kepada instansi terkait,” ujarnya. (ali) (Metro Banjar, 2-12-2009)

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s