Email Untuk Ombudsman RI

Kami dari LP3SI ingin menanyakan  persyaratan  pengaduan menurut UU Ombudsman dan menurut UU N0 25 tentang Pelayanan Publik…

Menurut MAKLUMAT PELAYANAN OMBUDSMAN REPUBUK INDONESIA;

PELAPOR, adalah Warga Negara atau penduduk yang merasa tidak mendapat pelayanan yang semestinya dari penyelengara negara dan/atau merasa diperlakukan tidak adil yang melaporkan hal tersebut kepada Ombudsman untuk ditindaklanjuti dan meliputi :

  1. Warga Negara Indonesia yang bertempat tinggal di wilayah Indonesia dan/atau yang bertempat tinggal di luar wilayah Indonesia.
  2. Warga Negara Asing yang bertempat tinggal di Indonesia dan/atau di luar wilayah Indonesia yang kepentingannya tidak mendapat pelayanan semestinya dari penyelenggara negara di Indonesia.
  3. Badan hukum Indonesia atau Badan hukum asing yang menggunakan penyelenggara pelayanan publik.
  4. Pimpinan instansi publik terhadap pelayanan publik yang diberikan oleh instansi publik lainnya.

SYARAT LAPORAN:

  1. Memuat nama lengkap. tempat dan tanggal lahir, status perkawinan, pekerjaan dan alamat lengkap Pelapor.
  2. Memuat uraian peristiwa, tindakan, atau keputusan yang dilaporkan secara rinci.
  3. Sudah menyampaikan laporan secara langsung kepada pihak Terlapor atau atasannya, tetapi Laporan tidak mendapat penyelesaian sebagaimana mestinya.
  4. Peristiwa, tidakan atau keputusan yang dikeluhkan atau dilaporkan belum lewat 2 (dua) tahun sejak peristiwa, tindakan atau keputusan yang bersangkutan terjadi.
Maklumat Pelayanan Ombudsman diatas tentunya sudah sesuai dengan ketentuan UU No 37 Tahun 2008 Tentang Ombudsman.

Permasalahan dilapangan mengenai Pelayanan Publik dalam Bidang Pengadaan Barang/jasa (Tender) adalah:

  1. Sengketa pelayanan publik mengenai penyalahgunaan wewenang, rekayasa maupun KKN lainnya paling sering terjadi pada proses lelang, dan peserta lelang sangat jarang memenangkan sengketa tsb. Penyebabnya memang beragam, seperti sulitnya pembuktian, kurangnya pengetahuan penyedia jasa/kontraktor, pengaduan bukan ke lembaga yang tepat dll. Oleh sebab itu, saat ini (terutama di Aceh) banyak penyedia jasa yang ogah melakukan pengaduan/sanggahan. Mereka menganggap sanggahan tsb lebih banyak ruginya, dan pada umumnya mereka merasa terancam oleh sikap permusuhan dari pihak-pihak tertentu sehingga peluang untuk mendapatkan pekerjaan semakin sempit dan susah.
    • Berangkat dari permasalahan diatas, saya mendirikan Lembaga Pengawasan Pelayanan Publik Seluruh Indonesia (LP3SI) ini. Tujuan utamanya adalah untuk menggerakkan kembali semangat para penyedia jasa/kontraktor tsb. Walaupun lingkup pengawasan LP3SI tdk sebatas bidang ini saja.
    • LP3SI akan melakukan upaya-upaya yg dianggap perlu sehingga peran pengawasan dari penerima layanan bisa terlaksana kembali dengan sepatutnya. Kami berusaha menjadi perwakilan mereka sehingga identitas mereka tidak diketahui oleh Penyelenggara Layanan, karena hanya dengan cara itu semangat pengawasan dan perlawanan atas pelayanan yg merugikan akan bangkit kembali.
  2. Kendala kami saat ini adalah UU No 37 Tahun 2008 Tentang Ombudsman yg mengatur persyaratan laporan yang hanya menerima dari pelapor yang sudah pernah mengadukan laporan secara langsung kepada pihak Terlapor atau atasannya, cukup menyulitkan kami dalam rangka menumbuhkan kembali rasa percaya diri dari mereka/pelapor yang selama ini terintimidasi.

Menurut UU No 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik:

  • Masyarakat berhak mengadukan penyelenggaraan  pelayanan publik kepada penyelenggara, ombudsman, dan/atau Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan  Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota. (Pasal 40 UU No 25 Tahun 2009)
  • Masyarakat adalah seluruh pihak, baik warga  negara maupun penduduk sebagai orangperseorangan, kelompok, maupun badan  hokum  yang berkedudukan sebagai penerima manfaat pelayanan publik, baik secara langsung maupun tidak langsung. (Pasal 1 UU No 25 Tahun 2009)
  • Pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 diajukan oleh setiap orang yang dirugikan atau oleh pihak lain yang menerima kuasa untuk mewakilinya. (Pasal 42 UU No 25 Tahun 2009)
  • Ombudsman wajib menerima dan berwenang memproses pengaduan dari masyarakat mengenai  penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan undang-undang ini. (Pasal 46 UU No 25 Tahun 2009)
  • Ombudsman wajib menyelesaikan pengaduan  masyarakat apabila pengadu menghendaki  penyelesaian pengaduan tidak dilakukan oleh penyelenggara. (Pasal 46 UU No 25 Tahun 2009)

Pertanyaan:

  • Antara kedua Undang-Undang tsb, yang manakah yg lebih Lex Specialis mengenai persyaratan Laporan? (Mengingat Pasal 59 UU Pelayanan Publik, yg bunyinya: Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua peraturan atau ketentuan mengenai penyelenggaraan pelayanan publik wajib disesuaikan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini paling lambat 2 (dua) tahun)
  • Apakah semua laporan harus yg diterima harus memenuhi syarat UU No 37 Tahun 2008 Tentang Ombudsman, yaitu persyaratan laporan yang hanya menerima dari pelapor yang sudah pernah mengadukan laporan secara langsung kepada pihak Terlapor atau atasannya? (Pasal 24 UU  No 37 Tahun 2008)
  • Kalau mengikuti Pasal 25 & 46 UU No 25 Tahun 2009, yaitu pengaduan boleh ditujukan langsung kepada Ombudsman tanpa terlebih dahulu mengadu kepada pihak terlapor, apakah laporan pengaduan yg seperti itu dianggap tidak memenuhi syarat?
  • Apakah pengaduan yg tidak memenuhi syarat akan ditindaklanjuti oleh Ombudsman? (Mengingat Ombudsman mempunyai hak melakukan investigasi atas prakarsa sendiri terhadap dugaan Maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik (Pasal 7 UU No 37 Tahun 2008)

Demikianlah email kami, semoga mendapat respon yang cepat dan positif dari Ombudsman.

Aceh, 5 Juni 2010

Hendri, SKed
Koordinator

Not:

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s