Dokumen Penawaran Pemenang Lelang Tidak Rahasia, Peserta Lelang dan/atau Masyarakat Harus Diberi Akses Untuk Melihatnya

Salah satu penyebab terjadinya KKN pada proses pelelangan/pengadaan barang/jasa pemerintah karena panitia dan/atau PPK tidak membolehkan peserta lelang untuk melihat/meminta/mengakses dokumen penawaran yang telah ditetapkan sebagai pemenang. Setiap ada permintaan dokumen penawaran perusahaan yang dimenangkan oleh peserta yang menyanggah dan/atau masyarakat, panitia selalu beralasan bahwa dokumen penawaran bersifat rahasia.

Menurut ketentuan Keppres No 80 Tahun 2003 serta perubahannya, pernyataan rahasia ada pada kalimat-kalimat berikut:

Pasal 4

  • mengharuskan pengumuman secara terbuka rencana pengadaan barang/jasa kecuali pengadaan barang/jasa yang bersifat rahasia pada setiap awal pelaksanaan anggaran kepada masyarakat luas.
    • Maksud bersifat rahasia disini adalah pada rahasia terhadap jenis barang yang akan diumumkan.

Pasal 5

  • bekerja secara profesional dan mandiri atas dasar kejujuran, serta menjaga kerahasiaan dokumen pengadaan barang dan jasa yang seharusnya dirahasiakan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam pengadaan barang/jasa;
    • Maksud dari kerahasiaan disini adalah rahasia dari isi dokumen pengadaan barang dan jasa, seperti tidak membocorkan rincian HPS.

Pasal 13

  • Nilai total HPS terbuka dan tidak bersifat rahasia.
    • Maksudnya cukup jelas.

Penjelasan Pasal 13

  • Nilai total HPS diumumkan sejak rapat penjelasan lelang/aanwijzing, rincian HPS tidak boleh dibuka dan bersifat rahasia.
    • Maksudnya cukup jelas

Pasal 39

  • pekerjaan yang bersifat rahasia bagi instansi pengguna barang/jasa yang bersangkutan.
    • Maksudnya cukup jelas.

Pada Lampiran 1

  • pekerjaan yang perlu dirahasiakan yang menyangkut pertahanan dan keamanan Negara yang ditetapkan oleh Presiden;
    • Maksudnya cukup jelas
  • Dokumen penawaran bersifat rahasia. Oleh sebab itu, dilarang dikirim kepada anggota panitia pengadaan atau perseorangan, melainkan kepada alamat sebagaimana disebutkan pada angka 4);
    • Maksud rahasia disini adalah:
      • Dokumen penawaran sebelum dilakukan pembukaan penawaran.
      • Sebelum waktu pembukaan tiba, panitia saja belum boleh melihat isi dokumen penawaran.
      • Dokumen penawaran dilarang dikirim ke anggota panitia secara perorongan, karena apabila dikirimkan maka dikhawatirkan terjadi kebocoran nilai penawaran peserta lelang tsb.
      • Setelah dibuka, dokumen penawaran tersebut tidak rahasia lagi.
      • Pada saat dibuka, dokumen penawaran sudah diperlihatkan pada panitia, saksi dan peserta lelang yang hadir.
  • Dokumen penawaran bersifat rahasia dan hanya ditujukan kepada alamat yang telah ditetapkan
    • Maksudnya sama seperti diatas
  • Instruksi kepada peserta pengadaan barang/jasa sekurang-kurangnya memuat :
  • prosedur pembukaan penawaran, kerahasiaan dan larangan, klarifikasi dokumen penawaran, pemeriksaan kelengkapan dokumen penawaran, koreksi aritmatik, konversi ke dalam mata uang tunggal, sistem evaluasi penawaran meliputi kriteria, formulasi dan tata cara evaluasi, serta penilaian preferensi harga;
    • Maksudnya adalah dalam menyusun Dokumen Pengadaan Barang/Jasa harus dijelaskan mengenai ketentuan-ketentuan rahasia seperti yang sudah dijelaskan diatas, seperti pengiriman dokumen yg tidak boleh dikirim ke panitia secara perorongan dll.
  • BAHP bersifat rahasia sampai dengan saat penandatangan kontrak.
    • Maksudnya adalah Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) itu bersifat rahasia hanya sampai batas ditandatangani kontrak saja
      • BAHP harus memuat hal-hal sebagai berikut :

a)   Nama semua peserta lelang dan harga penawaran dan/atau harga penawaran terkoreksi, dari masing-masing peserta lelang;
b)   Metoda evaluasi yang digunakan;
c)   Unsur-unsur yang dievaluasi;
d)   Rumus yang dipergunakan;

e)   Keterangan-keterangan lain yang dianggap perlu mengenai hal ikhwal pelaksanaan pelelangan
f)   Tanggal dibuatnya berita acara serta jumlah peserta yang lulus dan tidak lulus pada setiap tahapan evaluasi;
g)   Penetapan urutan dari 1 (satu) calon pemenang dan 2 (dua) cadangan. Apabila tidak ada penawaran yang memenuhi syarat, BAHP harus mencantumkan pernyataan bahwa pelelangan dinyatakan gagal, dan harus segera dilakukan pelelangan ulang. Apabila peserta lelang yang memenuhi syarat kurang dari 3 (tiga), maka penyedia barang/jasa tersebut tetap diusulkan sebagai calon pemenang lelang.

  • Dalam BAHP tidak disebutkan dokumen penawaran, ini menunjukkan bahwa dokumen penawaran tidak bersifat rahasia.
    • Personil penyedia jasa harus menjaga kerahasiaan pekerjaannya sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam kontrak;
      • Maksudnya adalah rahasia yang harus lakukan oleh personel penyedia jasa pada saat dilakukan pekerjaan
    • Apabila diperlukan, janji untuk menjaga kerahasiaan pekerjaan oleh personil penyedia jasa dilakukan di bawah sumpah.
      • Maksudnya cukup jelas dan sama dengan diatas

    Berdasarkan penjelasan dari semua kalimat yang mengandung kata RAHASIA yang ada dalam Keppres No 80 Tahun 2003 serta perubahannya, maka jelaslah bahwa DOKUMEN PENAWARAN PEMENENG SIFATNYA TIDAK RAHASIA DAN BISA DIAKSES OLEH SELURUH PENYEDIA  BARANG/JASA YANG IKUT SERTA DALAM PELELANGAN DAN/ATAU MASYARAKAT.

    Pendapat saya tsb juga didukung oleh berlakunya UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 14 TAHUN 2008 TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK. Dalam UU ini dinyatakan bahwaSetiap Informasi Publik  bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik, kecuali informasi yang bersifat ketat dan terbatas (Pasal 2 UU No 14 Tahun 2008).

    Informasi Publik yang  tidak dapat diberikan adalah:

    a.  informasi yang dapat membahayakan negara;
    b.  informasi yang berkaitan dengan kepentingan perlindungan usaha dari persaingan usaha tidak sehat;
    c.  informasi yang berkaitan dengan hak-hak pribadi;
    d.  informasi yang berkaitan dengan rahasia jabatan; dan/atau
    e.  Informasi Publik yang diminta belum dikuasai atau didokumentasikan. (Pasal 6 UU No 14 Tahun 2008)

    INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

    Setiap Badan Publik wajib membuka akses bagi setiap Pemohon Informasi Publik untuk mendapatkan Informasi Publik, kecuali:

    a.  Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat menghambat proses penegakan hukum, yaitu informasi yang dapat:
    1.  menghambat proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana;
    2.  mengungkapkan identitas informan, pelapor, saksi, dan/atau korban yang mengetahui adanya tindak pidana;
    3.  mengungkapkan data intelijen kriminal dan rencana-rencana yang berhubungan dengan pencegahan dan penanganan segala bentuk kejahatan transnasional;
    4.  membahayakan keselamatan dan kehidupan penegak hukum dan/atau keluarganya; dan/atau
    5.  membahayakan keamanan peralatan, sarana, dan/atau prasarana penegak hukum.

    b.  Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik  dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat;

    c.  Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara, yaitu:
    1.  informasi tentang strategi, intelijen, operasi, taktik dan teknik yang berkaitan dengan penyelenggaraan sistem pertahanan dan keamanan negara, meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan dan pengakhiran atau evaluasi dalam kaitan dengan ancaman dari dalam dan luar negeri;
    2.  dokumen yang memuat tentang strategi, intelijen, operasi, teknik dan taktik yang berkaitan dengan penyelenggaraan sistem pertahanan dan keamanan negara yang meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan dan pengakhiran atau evaluasi;
    3.  jumlah, komposisi, disposisi, atau dislokasi kekuatan dan kemampuan dalam penyelenggaraan sistem pertahanan dan keamanan negara serta rencana pengembangannya;
    4.  gambar dan data tentang situasi dan keadaan pangkalan dan/atau instalasi militer;
    5.  data perkiraan kemampuan militer dan pertahanan negara lain terbatas pada segala tindakan dan/atau indikasi negara tersebut yang dapat membahayakan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan/atau data terkait kerjasama militer dengan negara lain yang disepakati dalam perjanjian tersebut sebagai rahasia atau sangat rahasia;
    6.  sistem persandian negara; dan/atau
    7.  sistem intelijen negara.

    d.  Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkapkan kekayaan alam Indonesia ;

    e.  Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik, dapat merugikan ketahanan ekonomi nasional:
    1.  rencana awal pembelian dan penjualan mata uang nasional atau asing, saham dan aset vital milik negara;
    2.  rencana awal perubahan nilai tukar, suku bunga, dan model operasi institusi keuangan;
    3.  rencana awal perubahan suku bunga bank, pinjaman pemerintah, perubahan pajak, tarif, atau pendapatan negara/daerah lainnya;
    4.  rencana awal penjualan atau pembelian tanah atau properti;
    5. rencana awal investasi asing;
    5.  proses dan hasil pengawasan perbankan, asuransi, atau lembaga keuangan lainnya; dan/atau
    6.  hal -hal yang berkaitan dengan proses pencetakan uang.

    f.  Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik, dapat merugikan kepentingan hubungan luar negeri:
    1.  posisi, daya tawar dan strategi yang akan dan telah diambil oleh negara dalam hubungannya dengan negosiasi internasional;
    2.  korespondensi diplomatik antarnegara;
    3.  sistem komunikasi dan persandian yang dipergunakan dalam menjalankan hubungan internasional; dan/atau
    4.  perlindungan dan pengamanan infrastruktur strategis Indonesia di luar negeri.

    g.  Informasi Publik yang apabila dibuka  dapat mengungkapkan isi akta otentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang;

    h.  Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi, yaitu:
    1.  riwayat dan kondisi anggota keluarga;
    2.  riwayat, kondisi dan perawatan, pengobatan kesehatan fisik, dan psikis seseorang;
    3.  kondisi keuangan, aset, pendapatan, dan rekening bank seseorang;
    4.  hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seseorang; dan/atau
    5.  catatan  yang menyangkut pribadi seseorang yang berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan nonformal.

    i.  memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik, yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau pengadilan;

    j.  informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang-Undang. (Pasal 17 UU No 14 Tahun 2008)

    Apabila masih ada panitia/PPK yang mengatakan bahwa DOKUMEN PENAWARAN PEMENANG BERSIFAT RAHASIA adalah BOHONG dan bisa dituntut PIDANA.

    Demikian, semoga bermamfaat…

    Tinggalkan Balasan

    Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

    Logo WordPress.com

    You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

    Gambar Twitter

    You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

    Foto Facebook

    You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

    Foto Google+

    You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

    Connecting to %s