Sanggah Lelang Bersama Untuk ULP Aceh Besar

SURAT SANGGAHAN DAN PENGADUAN

No: 01/Sanggah Bersana/AB/V/2010

Kepada Yth,

  1. Drs. Surya Rayendra, Jabatan: Koordinator Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kabupaten Aceh Besar.
  2. Kuasa Pengguna Anggaran DISBUDPARPORA Kabupaten Aceh Besar
  3. Kuasa Pengguna Anggaran Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Aceh Besar
  4. Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Peternakan Kabupaten Aceh Besar
  5. Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Besar Kuasa
  6. Pengguna Anggaran Dinas Sosial, Tenaga Kerja, Kependudukan dan Catatan Sipil
  7. Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Aceh Besar
  8. Kuasa Pengguna Anggaran Disperindagkop dan UKM Kabupaten Aceh Besar
  9. Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Pengairan Kabupaten Aceh Besar
  10. Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Perhubungan Komunikasi, Informatika dan Telematika Kabupaten Aceh Besar
  11. Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Besar
  12. Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Bina Marga dan Cipta Karya Kabupaten Aceh Besar
  13. Kuasa Pengguna Anggaran Badan Keluarga Sejahtera, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
  14. Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Aceh Besar
  15. Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Aceh Besar
  16. Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Aceh Besar
  17. Kuasa Pengguna Anggaran Sekretariat DPRK Aceh Besar

Jln. Prof. A. Majid Ibrahim Kota Jantho

Perihal :  Sanggahan Pemilihan Penyedia Barang/Jasa dan Pengaduan Masyarakat, untuk pelelangan paket pekerjaanya dengan Nomor Pengumuman Lelangnya:  02/PAN.U-APBA/2010 Tanggal 18 dan 19 Februari 2010 dan Nomor Pengumuman Lelang 02/ULP-AB/2010 Tanggal 15 Maret 2010, pada Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kabupaten Aceh Besar Tahun Anggaran 2010.

Dengan Hormat,

Berdasarkan pasal 27 ayat 1 Keppres Nomor 80 tahun 2003 yang bunyinya:

1)      Peserta pemilihan penyedia barang/jasa yang merasa dirugikan, baik secara sendiri maupun bersama-sama dengan peserta lainnya, dapat mengajukan surat sanggahan kepada pengguna barang/jasa apabila ditemukan :

  1. penyimpangan terhadap ketentuan dan prosedur yang telah ditetapkan dalam dokumen pemilihan penyedia barang/jasa;
  2. rekayasa tertentu sehingga menghalangi terjadinya persaingan yang sehat;
  3. penyalahgunaan wewenang oleh panitia/pejabat pengadaan dan/atau pejabat yang berwenang lainnya;
  4. adanya unsur KKN di antara peserta pemilihan penyedia barang/jasa;
  5. adanya unsur KKN antara peserta dengan anggota panitia/ pejabat pengadaan dan/atau dengan pejabat yang berwenang lainnya.

Akibat penyalahgunaan wewenang dan rekayasa tertentu oleh panitia dan/atau pejabat yang berwenang lainnya  sehingga menghalangi terjadinya persaingan yang sehat, maka kami peserta pemilihan penyedia barang/jasa yang merasa dirugikan, secara bersama-sama melakukan sanggahan ini. Kami sepakat menunjuk Lembaga Pengawasan Pelayanan Publik Seluruh Indonesia (LP3SI) untuk mewakili kami melakukan upaya-upaya yang dianggap perlu dalam rangka sanggahan ini.

Penyalahgunaan wewenang dan rekayasa tersebut pada proses pelelangan yang kami sanggah ini antara lain:

I. Harga Dokumen Lelang

Bahwa harga dokumen penawaran sebesar Rp. 30.000,- (Tiga Puluh Ribu Rupiah) bertentangan dengan ketentuan pasal 14 ayat (12) Keppres nomor 80 tahun 2003, yang bunyinya:

Pada setiap tahapan proses pemilihan penyedia barang/jasa, pengguna barang/jasa/panitia/pejabat pengadaan dilarang membebani atau memungut biaya apapun kepada penyedia barang/jasa, kecuali biaya penggandaan dokumen pengadaan.

Bahwa harga tersebut, setelah dibandingkan dengan harga barang yang sejenis pada instansi lain yang pernah melakukan pelelangan, maka dapat kami simpulkan bahwa harga yang dijual tersebut melebihi dari nilai penggandaan dokumen yang sebenarnya dan bisa digolongkan kedalam pungutan liar.

Harga yang seharusnya menurut perkiraan kami setelah membandingkan dengan instutusi lain yang pernah melakukan pelelangan adalah:

  • 1 Keping CD = Rp. 10.000 (Sepuluh Ribu Rupiah)

Bukan Rp. 30.000 (Tiga Puluh Ribu Rupiah), seperti yang dijual oleh ULP Pemda Aceh Besar.

  • Asumsinya kami, apabila total paket pekerjaan yag dilelang adalah 167 paket, seandainya tiap paket  ada yang mengambil dokumennya sebayak 25 perusahaan, maka total pungutan liarnya mencapai:

167 Paket X 25 Perusahaan X Rp. 20.000 = Rp. 83.500.000 (Delapan Puluh Tiga Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).-

II. Waktu Pendaftaran

Penetapan alokasi waktu pendaftaran dengan melakukan penutupan pendaftaran lebih cepat beberapa hari sebelum waktu pemasukan penawaran, telah melanggar ketentuan pada Lampiran I Bab I Bagian D angka 1 huruf b Perpres nomor 8 tahun 2006 Tentang Perubahan Keempat Atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Menurut Perpres nomor 8 tahun 2006, pada Lampiran I Bab I Bagian D angka 1 huruf b diubah, sehingga Lampiran I Bab I Bagian D angka 1 huruf b seluruhnya berbunyi sebagai berikut :

“b. Pelelangan umum dengan pasca kualifikasi :

1) Ketentuan alokasi waktu dalam penyusunan jadual adalah sebagai berikut:

a). Penayangan pengumuman lelang sekurang-kurangnya dilaksanakan selama 7 (tujuh) hari kerja di website pengadaan nasional. Penayangan pengumuman lelang yang dilaksanakan melalui surat kabar nasional/propinsi minimal dilakukan 1 (satu) kali tayang pada awal masa pengumuman.

b). Pendaftaran dan pengambilan dokumen penawaran dilakukan 1 (satu) hari setelah pengumuman sampai dengan satu hari sebelum batas akhir pemasukan dokumen penawaran.

III. Pemasukan Penawaran

Penetapan batas akhir pemasukan penawaran, hanya 4 hari kerja setelah setelah penjelasan (aanwijzing), padahal banyak paket pekerjaan yang dilelang membutuhkan waktu lebih lama untuk menyiapkan dokumen penawarannya, seperti pekerjaan peningkatan jalan, telah bertentangan dengan ketentuan Lampiran I Bab I Bagian D angka 1 huruf d Perpres nomor 8 tahun 2006 Tentang Perubahan Keempat Atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Bunyi Lampiran I Bab I Bagian D angka 1 huruf d tersebut adalah sebagai berikut:

d). Pemasukan dokumen penawaran dimulai 1 (satu) hari setelah penjelasan (aanwijzing). Batas akhir pemasukan dokumen penawaran sekurang-kurangnya 2 (dua) hari kerja setelah penjelasan. Penetapan waktu pemasukan dokumen penawaran harus memperhitungkan waktu yang diperlukan untuk mempersiapkan dokumen penawaran sesuai dengan jenis, kompleksitas, dan lokasi pekerjaan.

Contoh : waktu pemasukan dokumen penawaran untuk pengadaan ATK cukup 2 (dua) hari kerja, waktu pemasukan dokumen penawaran untuk pengadaan untuk peningkatan jalan kabupaten/kota 14 (empat belas) hari kerja, waktu pemasukan dokumen penawaran untuk pengadaan pekerjaan kompleks dapat lebih dari 30 (tiga puluh) hari kerja.

IV. SPT Tahunan

Permintaan SPT tahunan yang mengharuskan dilampirkannya SPT tahun 2009, padahal jadwal pemasukan penawaran tanggal 24 Maret 2010, dan 25 Maret 2010 serta 30 Maret 2010, bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang Undang nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pasal 3 ayat (3) huruf c, yang menyatakan bahwa untuk batas akhir penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak badan, paling lama 4 (empat) bulan setelah akhir Tahun Pajak.

Terkait ketentuan di atas, dalam meminta data terkait perpajakan, Panitia harus  memperhitungkan batas akhir penyampaian SPT Pajak. Apabila pemasukan penawaran dilaksanakan sebelum bulan April, maka bukti pembayaran pajak tahunan yang diminta adalah bukti pembayaran pajak 2 (dua) tahun sebelumnya.

Not:  Pernyataan mengenai SPT tahunan diatas, sesuai dengan jawaban email yang kami kirimkan  kepada   Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP)

V. Pengumuman Pemenang Lelang

Pengumuman pemenang dilakukan pada hari libur (bukan hari kerja) dan tidak sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan dalam dokumen lelang, perubahan jadwal tersebut juga tidak diberi tahukan kepada penyedia jasa, maka hal itu semakin menguatkan dugaan adanya rekayasa tertentu.

VI. Dugaan Bagi-Bagi Paket

Pada Paket Pekerjaan Sumur Air Tanah Dalam Q=2,5 L/D di SMAN 1 Montasik pemenangnya adalah CV. Mufakat Karya Tama.

Sementara pada Paket Pekerjaan Sumur Air Tanah Dalam Q=2,5 Desa Warabo, Kecamatan Montasik pemenangnya adalah  CV. Kreasi Karya Indah (Urutan terakhir pada saat pembukaan penawaran, dengan Nilai Penawarannya Paling Tinggi). Pada paket di Desa Warabo ini CV. Mufakat Karya Tama juga ikut sebagai salah satu penawar.

Seharusnya pada Paket Pekerjaan Sumur Air Tanah Dalam Q=2,5 Desa Warabo, Kecamatan Montasik juga dimenangkan oleh CV. Mufakat Karya Tama, karena penawaran CV. Mufakat Karya Tama nilainya lebih rendah dari CV. Kreasi Karya Indah.

Alasannya:

Menurut ketentuan Keppres No 80 Tahun 2003, perusahaan kecil bisa melaksanakan 3 (tiga) paket pekerjaan secara bersamaan.

VII. Kesimpulan

a. Penyalahgunakan wewenang dan rekayasa tertentu  yang dilakukan oleh panitia dan/atau pejabat yang berwenang lainnya, pada poin I, II, III, dan  IV yaitu dengan cara menjual dokumen dengan harga tidak wajar, menetapkan  alokasi waktu pendaftaran yang tidak sesuai dengan ketentuan, penetapan batas akhir pemasukan penawaran yang tidak sesuai ketentuan, permintaan SPT tahunan yang tidak sesuai dengan ketentuan, pengumuman pemenang dilakukan pada hari libur, telah menyebabkan pelelangan ini menjadi diskriminatif dan menghalangi terjadinya persaingan usaha yang sehat.

b. Rekayasa seperti pada poin II, III dan IV telah menyebabkan penawaran kami tidak bisa terselesaikan dengan sempurna dan banyak terjadi kesalahan karena kurangnya alokasi waktu yang diberikan, hal tersebut sangat menguntungkan pihak-pihak tertentu yang telah mengetahui rekayasa tersebut.

c. Perbuatan seperti pada poin V dan VI semakin menguatkan dugaan rekayasa dan KKN pada pelelangan ini.

Oleh sebab itu kami minta supaya:

  1. Semua paket pekerjan yang terkait dengan sanggahan ini, dibatalkan dan segera dilakukan lelang ulang.
  2. Mengganti kerugian kepada semua peserta lelang sebesar Rp. 5.000.000 (Lima Juta Rupiah) bagi setiap penyedia jasa yang telah memasukkan penawaran, Rp. 2.000.000 (Dua Juta Rupiah) bagi penyedia jasa yang telah mengambil dokumen lelang, dan Rp. 1.000.000 (Satu Juta Rupiah) bagi penyedia jasa yang telah mendaftar. (sesuai dengan ketentuan pasal 42 UU Nomor 29 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik).
  3. Dalam jawaban sanggahan ini, harap dilampirkan 1 (satu) rangkap dokumen penawaran perusahaan yang dimenangkan, ataupun kami diberi akses untuk melihat dokumen penawaran tersebut. Dasar permintaan ini adalah Qanun Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pelayanan Publik dan Undang-Undang Nomor 14 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Demikian surat sanggahan dan pengaduan ini kami sampaikan, semoga mendapat tanggapan dan respon yang positif, demi terwujudnya pelayanan publik sesuai dengan asas; kepentingan umum, kepastian hukum, kesamaan hak, keseimbangan hak dan kewajiban, keprofesionalan, partisipatif, persamaan perlakuan/tidak diskriminatif, keterbukaan, akuntabilitas, ketepatan waktu dan kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan.

Aceh Besar, 31 Mai 2010

Wakil Peserta Sanggahan,

Lembaga Pengawasan Pelayanan Publik

Seluruh Indonesia (LP3SI)

(Hendri, SKed)

Koordinator

Tembusan:

  1. Ombudsman Republik Indonesia
  2. Bupati Aceh Besar
  3. Polres Aceh Besar
  4. Kajari Aceh Besar
  5. Inspektorat Aceh Besar
  6. Polda Aceh
  7. Kajati Aceh
  8. Inspektorat Aceh
  9. BPKP Aceh
  10. Komisi Informasi Pusat

Lampiran:

  • Nama-nama peserta yang ikut serta dalam sanggahan.

Not:

  • Lembaga Pengawasan Pelayanan Publik Seluruh Indonesia (LP3SI)

Gampong Reudeup, Kecamatan Montasik, Kabupaten Aceh Besar, 23362.

HP: 085260027980

Nama dan Jabatan Peserta Sanggahan                                                  Tanda Tangan

……………………………………………………..       …………………….

……………………………………………………                                             ………………………..

……………………………………………………..       …………………….

……………………………………………………                                             ………………………..

……………………………………………………..       …………………….

……………………………………………………                                             ………………………..

……………………………………………………..       …………………….

……………………………………………………                                             ………………………..

……………………………………………………..       …………………….

……………………………………………………                                             ………………………..

……………………………………………………                                             ………………………..

One thought on “Sanggah Lelang Bersama Untuk ULP Aceh Besar

  1. Hari ini, tanggal 1 Juni 2010, sanggahan ini sudah disampaikan kepada ybs.
    Kontraktor/penyedia jasa yang ikut serta menandatangani sanggahan ini sudah mencapai 20 perusahaan…

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s