Pengaduan Tender Pada ULP Aceh Besar

Aceh Besar, 24 Mai 2010

No : 10/LP3SI/V/2010

Lampiran : –

Kepada Yth,

Ombudsman Republik Indonesia

Jl. Ir. H. Djuanda No. 36 Jakarta Pusat

Perihal : Pengaduan Dugaan Perbuatan Melawan Hukum Pada Proses Pelelangan Pekerjaan Oleh Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kabupaten Aceh Besar Tahun Anggaran 2010.


Pihak-pihak yang diadukan:

1. Drs. Surya Rayendra

Jabatan: Koordinator Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kabupaten Aceh Besar.

Jln. Prof. A. Majid Ibrahim Kota Jantho

2. Kuasa Pengguna Anggaran DISBUDPARPORA Kabupaten Aceh Besar

Jln. Prof. A. Majid Ibrahim Kota Jantho

3. Kuasa Pengguna Anggaran Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Aceh Besar

Jln. Prof. A. Majid Ibrahim Kota Jantho

4. Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Peternakan Kabupaten Aceh Besar

Jln. Prof. A. Majid Ibrahim Kota Jantho

5. Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Besar Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Sosial, Tenaga Kerja, Kependudukan dan Catatan Sipil

Jln. Prof. A. Majid Ibrahim Kota Jantho

6. Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Aceh Besar

Jln. Prof. A. Majid Ibrahim Kota Jantho

7. Kuasa Pengguna Anggaran Disperindagkop dan UKM Kabupaten Aceh Besar

Jln. Prof. A. Majid Ibrahim Kota Jantho

8. Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Pengairan Kabupaten Aceh Besar

Jln. Prof. A. Majid Ibrahim Kota Jantho

9. Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Perhubungan Komunikasi, Informatika dan Telematika Kabupaten Aceh Besar

Jln. Prof. A. Majid Ibrahim Kota Jantho

10. Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Besar

Jln. Prof. A. Majid Ibrahim Kota Jantho

11. Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Bina Marga dan Cipta Karya Kabupaten Aceh Besar

Jln. Prof. A. Majid Ibrahim Kota Jantho

12. Kuasa Pengguna Anggaran Badan Keluarga Sejahtera, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Jln. Prof. A. Majid Ibrahim Kota Jantho

13. Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Aceh Besar

Jln. Prof. A. Majid Ibrahim Kota Jantho

14. Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Aceh Besar

Jln. Prof. A. Majid Ibrahim Kota Jantho

15. Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Aceh Besar

Jln. Prof. A. Majid Ibrahim Kota Jantho

16. Kuasa Pengguna Anggaran Sekretariat DPRK Aceh Besar

Jln. Prof. A. Majid Ibrahim Kota Jantho

17. Panitia Pengadaan Barang/jasa pada Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kabupaten Aceh Besar yang terkait dengan pengaduan ini.

Dengan Hormat,

Dengan memperhatikan Pasal 18, 20, 21, 40, dan 54 UU RI nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, maka kami dari Lembaga Pengawasan Pelayanan Publik Seluruh Indonesia mengadukan dugaan perbuatan melawan hukum pada proses Pelelangan Pekerjaan Oleh Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kabupaten Aceh Besar Tahun Anggaran 2010, dengan Nomor Pengumuman Lelang 02/PAN.U-APBA/2010 Tanggal 18 dan 19 Februari 2010 dan Nomor Pengumuman Lelang 02/ULP-AB/2010 Tanggal 15 Maret 2010.

Perbuatan melawan hukum tersebut, bertentangan/tidak sesuai dengan ketentuan Keppres Nomor 80 Tahun 2003 tersebut antara lain:

1. Bahwa harga dokumen penawaran sebesar Rp. 30.000,- (Tiga Puluh Ribu Rupiah) bertetangan dengan ketentuan pasal 14 ayat (12) Keppres nomor 80 tahun 2003, yang bunyinya:

Pada setiap tahapan proses pemilihan penyedia barang/jasa, pengguna barang/jasa/panitia/pejabat pengadaan dilarang membebani atau memungut biaya apapun kepada penyedia barang/jasa, kecuali biaya penggandaan dokumen pengadaan.

Bahwa harga tersebut, setelah dibandingkan dengan harga barang yang sejenis pada instansi lain, kami perkirakan melebihi dari nilai penggandaan dokumen yang sebenarnya dan bisa digolongkan kedalam pungutan liar.

Harga yang seharusnya menurut perkiraan kami adalah:

  • 1 Keping CD = Rp. 10.000 (Sepuluh Ribu Rupiah)

Bukan Rp. 30.000 (Tiga Puluh Ribu Rupiah), seperti yang dijual oleh ULP Pemda Aceh Besar.

  • Sekedar untuk diketahui, total paket pekerjaan yag dilelang adalah 167 paket. Seandainya tiap paket, ada yang mengambil dokumennya sebayak 10 perusahaan, maka total pungutan liarnya mencapai:

167 Paket X 10 Perusahaan X Rp. 20.000 = Rp. 33.400.000 (Tiga Puluh Tiga Juta Empat Ratus Ribu Rupiah).-

2. Penetapan alokasi waktu pendaftaran dengan melakukan penutupan pendaftaran lebih cepat beberapa hari sebelum waktu pemasukan penawaran, telah melanggar ketentuan Perpres nomor 8 tahun 2006 Tentang Perubahan Keempat Atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Menurut Perpres nomor 8 tahun 2006, pada Lampiran I Bab I Bagian D angka 1 huruf b diubah, sehingga Lampiran I Bab I Bagian D angka 1 huruf b seluruhnya berbunyi sebagai berikut :

“b. Pelelangan umum dengan pasca kualifikasi :

1) Ketentuan alokasi waktu dalam penyusunan jadual adalah sebagai berikut:

a). Penayangan pengumuman lelang sekurang-kurangnya dilaksanakan selama 7 (tujuh) hari kerja di website pengadaan nasional. Penayangan pengumuman lelang yang dilaksanakan melalui surat kabar nasional/propinsi minimal dilakukan 1 (satu) kali tayang pada awal masa pengumuman.

b). Pendaftaran dan pengambilan dokumen penawaran dilakukan 1 (satu) hari setelah pengumuman sampai dengan satu hari sebelum batas akhir pemasukan dokumen penawaran.

3. Penetapan batas akhir pemasukan penawaran, hanya 4 hari kerja setelah setelah penjelasan (aanwijzing), padahal banyak paket pekerjaan yang dilelang membutuhkan waktu lebih lama untuk menyiapkan dokumen penawarannya, seperti pekerjaan peningkatan jalan, telah bertentangan dengan ketentuan Lampiran I Bab I Bagian D angka 1 huruf d Perpres nomor 8 tahun 2006 Tentang Perubahan Keempat Atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Bunyi Lampiran I Bab I Bagian D angka 1 huruf d tersebut adalah sebagai berikut:

d). Pemasukan dokumen penawaran dimulai 1 (satu) hari setelah penjelasan (aanwijzing). Batas akhir pemasukan dokumen penawaran sekurang-kurangnya 2 (dua) hari kerja setelah penjelasan. Penetapan waktu pemasukan dokumen penawaran harus memperhitungkan waktu yang diperlukan untuk mempersiapkan dokumen penawaran sesuai dengan jenis, kompleksitas, dan lokasi pekerjaan.

Contoh :

waktu pemasukan dokumen penawaran untuk pengadaan ATK cukup 2 (dua) hari kerja, waktu pemasukan dokumen penawaran untuk pengadaan untuk peningkatan jalan kabupaten/kota 14 (empat belas) hari kerja, waktu pemasukan dokumen penawaran untuk pengadaan pekerjaan kompleks dapat lebih dari 30 (tiga puluh) hari kerja.

4. Permintaan SPT tahunan yang mengharuskan dilampirkannya SPT tahun 2009, padahal jadwal pemasukan penawaran tanggal 24 Maret 2010, 25 Maret 2010 dan 30 Maret 2010, bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang Undang nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pasal 3 ayat (3) huruf c, yang menyatakan bahwa untuk batas akhir penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak badan, paling lama 4 (empat) bulan setelah akhir Tahun Pajak.

5. Perbuatan melawan hukum pada poin 2, 3 dan 4 yaitu alokasi waktu pendaftaran yang tidak sesuai dengan ketentuan, penetapan batas akhir pemasukan penawaran yang tidak sesuai ketentuan, permintaan SPT tahunan yang tidak sesuai dengan ketentuan, telah menyebabkan pelelangan ini menjadi diskriminatif sehingga menghalangi terjadinya persaingan usaha yang sehat, karena banyak penyedia jasa yang tidak bisa/tidak sempat memasukkan penawaran.

Perbuatan tersebut bertentangan dengan pasal 3 huruf e dan pasal 5 huruf g Keppres Nomor 80 Tahun 2003.

Selain itu, perbuatan tersebut juga telah memenuhi unsur pasal 382 bis KUHPidana, yang bunyinya:

Barang siapa untuk mendapatkan, melangsungkan atau memperluas hasil perdagangan atau perusahaan milik sendiri atau orang lain, melakukan perbuatan curang untuk menyesatkan khalayak umum atau seorang tertentu, diancam, jika perbuatan itu dapat menimbulkan kerugian bagi konkuren-konkurennya atau konkuren-konkuren orang lain, karena persaingan curang, dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak tiga belas ribu lima ratus rupiah.

Kami minta kepada Ombudsman RI supaya melakukan pemeriksaan terhadap dugaan perbuatan melawan hukum tersebut, dan apabila dugaan kami ternyata benar, maka kami meminta supaya:

  1. Menindak Drs. Surya Rayendra selaku Koordinator Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kabupaten Aceh Besar, dengan mengikuti ketentuan pasal 54 Poin (7) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
  2. Menindak seluruh Kuasa Pengguna Anggaran selaku Pajabat Pembuat Komitmen, yang bertanggung jawab dari segi administrasi, fisik, keuangan, dan fungsional atas pengadaan barang/jasa yang dilaksanakannya, yang terkait dengan pengaduan ini dengan mengikuti ketentuan pasal 54 Poin (7) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
  3. Menindak seluruh panitia pengadaan yang terkait dengan pengaduan ini, dengan mengikuti ketentuan pasal 54 Poin (7) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
  4. Menindak semua pelaku yang terlibat pungutan liar penjualan dokumen lelang tersebut, sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku.
  5. Membatalkan dan melakukan lelang ulang terhadap semua paket pekerjan yang terkait dengan pengaduan ini. Hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan pasal 27 dan 28 Keppres Nomor 80 Tahun 2003.
  6. Mengganti seluruh Pengguna Anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Besar yang tidak mempunyai Sertifikat Ahli pengadaan Nasional.

Permintaan penggantian Pengguna Anggaran tersebut telah sesuai dengan penjelasan pasal 9 ayat 1 huruf d Perpres Nomor 8 tahun 2006, yang bunyinya:

Dalam masa transisi, sebelum memiliki sertifikat keahlian pengadaan barang/jasa pemerintah, seseorang yang telah diangkat menjadi pengguna harus mengikuti pelatihan pengadaan barang/jasa pemerintah.

Pejabat yang wajib mempunyai sertifikat keahlian pengadaan barang/jasa adalah: pemimpin proyek, pemimpin bagian proyek, pengguna anggaran daerah, pejabat yang disamakan dan panitia/pejabat pengadaan.

Demikian surat pengaduan ini kami sampaikan, semoga mendapat tanggapan dan respon yang positif, demi terwujudnya pelayanan publik sesuai dengan asas; kepentingan umum, kepastian hukum, kesamaan hak, keseimbangan hak dan kewajiban, keprofesionalan, partisipatif, persamaan perlakuan/tidak diskriminatif, keterbukaan, akuntabilitas, ketepatan waktu dan kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan.

2 thoughts on “Pengaduan Tender Pada ULP Aceh Besar

  1. saya sangat setuju dengan sanggahan/pengaduan diatas…..saya juga memohon agar supaya pihak-pihak yang terkait dapat diproses atau diperiksa sesuai dengan hukum yang berlaku…

    • Terimakasih atas dukungannya!
      LP3SI dan teman2 akan maju terus untuk menghentikan penyalahgunaan wewenang dan rekayasa tender di Aceh Besar…

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s