Pengaduan Pelanggaran Ketentuan Tender Kepada Wali Kota Banda Aceh (Ir. Mawardy Nurdin)

Kepada Yth,

Bapak Wali Kota Banda Aceh

di Tempat

Perihal              :  Pengaduan terhadap Panitia Lelang pada Dinas Pendidikan Olahraga dan Kepemudaan Kota Banda Aceh, yang melakukan Pelelangan tidak sesuai dengan Keppres Nomor 80 Tahun 2003.

Dengan hormat,

Sesuai dengan pasal 18 UU RI nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, kami dari Lembaga Pengawasan Pelayanan Publik Seluruh Indonesia, mengadukan Pelayanan Pengadaan Barang / Jasa pada Dinas Pendidikan Olahraga dan Kepemudaan Kota Banda Aceh, pelaksanaannya tidak sesuai dengan standar pelayanan yang berlaku yaitu Keppres nomor 80 tahun 2003.

Pelayanan yang melanggar ketentuan tersebut antara lain adalah:

  • Bahwa harga dokumen penawaran sebesar Rp. 60.000,- (Enam Puluh Ribu Rupiah) melanggar ketentuan pasal 14 ayat (12) Keppres nomor 80 tahun 2003, yang bunyinya:

Pada setiap tahapan proses pemilihan penyedia barang/jasa, pengguna barang/jasa/panitia/pejabat pengadaan dilarang membebani atau memungut biaya apapun kepada penyedia barang/jasa, kecuali biaya penggandaan dokumen pengadaan.

Permintaan tersebut nilainya lebih besar dibandingkan dengan biaya penggandaan dokumen yang sebenarnya. Maka permintaan itu sama saja dengan pungutan liar, dan melanggar ketentuan Pasal 12 huruf e UU RI No 20 Tahun 2001 tentang PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI, yang bunyinya:

Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah):

pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri;

Atau Pasal 12 A:

(1) Ketentuan mengenai pidana penjara dan pidana denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11 dan Pasal 12 tidak berlaku bagi tindak pidana korupsi yang nilainya kurang dari Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah).

(2) Bagi pelaku tindak pidana korupsi yang nilainya kurang dari Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan pidana denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Oleh sebab itu, maka kami berharap kepada Bapak selaku Pembina, untuk menindak semua pelakunya.

Apabila Bapak selaku Pembina tidak menindak lanjuti pengaduan ini, maka kami akan mengadukan perbuatan tersebut kepada instansi berwenang lainnya.

  • Permintaan Jaminan Penawaran harus dari Bank Umum (tidak boleh dari asuransi), tidak sesuai dengan ketentuan yang tercantum pada LAMPIRAN 1 Keppres nomor 80 tahun 2003.

Pada LAMPIRAN 1 Keppres nomor 80 tahun 2003 dinyatakan:

Surat jaminan penawaran memenuhi ketentuan sebagai berikut : diterbitkan oleh bank umum (tidak termasuk bank perkreditan rakyat) atau oleh perusahaan asuransi yang mempunyai program asuransi kerugian (surety bond) yang mempunyai dukungan reasuransi sebagaimana persyaratan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

Apabila ketentuan ini dijalankan, maka akan melanggar prinsip efektif dan efisien pada Pasal 3 Keppres Nomor 80 Tahun 2003, karena pada umumnya Jaminan Penawaran yang dikeluarkan oleh Bank, tetap dilakukan penjaminan oleh perusahaan asuransi dengan mekanisme Back to Back.

  • Permintaan Referensi Bank, juga melanggar ketentuan Keppres nomor 80 tahun 2003, mengenai Prinsip-Prinsip Prakualifikasi dan Pascakualifikasi pada pasal 14, ayat (6) dan (7) yang berbunyi:

(6) Dalam proses prakualifikasi/pascakualifikasi panitia/pejabat pengadaan dilarang menambah persyaratan prakualifikasi/pascakualifikasi di luar yang telah ditetapkan dalam ketentuan Keputusan Presiden ini atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;

(7) Persyaratan prakualifikasi/pascakualifikasi yang ditetapkan harus merupakan persyaratan minimal yang dibutuhkan untuk pelaksanaan kegiatan agar terwujud persaingan yang sehat secara luas.

  • Permintaan surat dukungan rangka baja, hanya menambah persyaratan saja. Mengingat pada saat ini, rangka baja bukanlah hal baru dan bukan juga pekerjaan yang menggunakan teknologi tinggi.

Alasan panitia lelang, takut pekerjaan tersebut tidak bisa diselesaikan pelaksanaannya hanyalah akal-akalan saja, dan hanya akan menyebabkan persaingan menjadi tidak sehat. Selain itu perusahaan yang ditunjuk sebagai pemenang lelang, juga diwajibkan untuk memberi penjaminan bahwa perusahaan tersebut akan mampu menyelesaikan pekerjaannya. Penjaminannya dibuat dalam bentuk Bank Guarantee dengan nilai sebesar 5 % atau lebih, dari total nilai penawarannya.

Semua pelanggaran tersebut diatas, menyebabkan pelelangan ini menjadi tidak sesuai dengan prosuder yang berlaku, maka kami harap kepada Bapak untuk membatalkan semua persyaratan tsb.

Demikian surat pengaduan ini kami sampaikan, semoga mendapat tanggapan dan respon yang positif, demi terwujudnya Azas-azas Umum Penyelenggara Negara yang baik.

Tembusan:

  • Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
  • Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Nanggroe Aceh Darussalam
  • Kepala Kepolisian Daerah Nanggroe Aceh Darussalam
  • Kepala Kejaksaaan Tinggi Nanggroe Aceh Darussalam
  • Gabungan Pengusaha Kontruksi Indonesia Nanggroe Aceh Darussalam

2 thoughts on “Pengaduan Pelanggaran Ketentuan Tender Kepada Wali Kota Banda Aceh (Ir. Mawardy Nurdin)

  1. Lebih baik mati langsung daripada di tikam duluan,,
    artinya dalam proses lelang tender sekarang semuanya berdahulukan kewenangan dan uang yang mana pada realita dan hukumya dan beserta undang-undang itu tidak ada…
    nah untuk itu mengapa sekarang belum ada tender sudah ada pemenang untuk itu mohon di perhatikan secara benar untuk kasus dan studi kasus tersebut agar NEGARA DAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMET DI NEGARA KITA INI MEJADI yang berguna bagi nusa dan bangsa,,, JANGAN BIARKAN MENJADI LAKNAT DI HARI AKHIR…..

    • LP3SI akan berusaha semampunya untuk mengawal proses pengadaan barang/jasa pemerintah supaya berjalan dengan benar sesuai dengan asas-asas umum pemerintah yang baik. Kami berharap upaya ini mendapat dukungan dari seluruh pihak…

      Terima kasih atas dukungan Pak Zulfikar!

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s