Persyaratan Tender Makin Tidak Jelas

Laporan (1) Kegiatan Lembaga Pengawasan Pelayanan Publik Seluruh Indonesia (LP3SI) Divisi Pengawasan Tender!

Pada tanggal 7 April 2007 atas nama Lembaga, saya mengikuti acara penjelasan pekerjaan (Aanwijzing) pada Kegiatan di Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kota Banda Aceh Sumber Dana APBA Tahun Anggaran 2010. Pada kegiatan ini panitia lelang terlalu banyak meminta persyaratan, dan persyaratannya juga bertentangan dengan ketentuan Keppres No 80 Tahun 2003.

Persyaratan tersebut antara lain:

  1. Jaminan Penawaran harus dari Bank Umum (tidak boleh dari asuransi)
  2. Harus melampirkan Referensi Bank
  3. Neraca harus dilegalisir oleh Akuntan Register

Lembaga kami / LP3SI menentang persyaratan tersebut karena tidak sesuai dengan keppres nomor 80 tahun 2003, yang merupakan standar pelayanan pengadaan barang / jasa:pemerintah.

Menurut ketentuan, standar tsb antara lain:

  • Pada LAMPIRAN 1 Keppres nomor 80 tahun 2003 dinyatakan:

Surat jaminan penawaran memenuhi ketentuan sebagai berikut : diterbitkan oleh bank umum (tidak termasuk bank perkreditan rakyat) atau oleh perusahaan asuransi yang mempunyai program asuransi kerugian (surety bond) yang mempunyai dukungan reasuransi sebagaimana persyaratan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

  • Prinsip-Prinsip Prakualifikasi dan Pascakualifikasi pada pasal 14, ayat (6) dan (7) Keppres nomor 80 tahun 2003 berbunyi:

(6) Dalam proses prakualifikasi/pascakualifikasi panitia/pejabat pengadaan dilarang menambah persyaratan prakualifikasi/pascakualifikasi di luar yang telah ditetapkan dalam ketentuan Keputusan Presiden ini atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
(7) Persyaratan prakualifikasi/pascakualifikasi yang ditetapkan harus merupakan persyaratan minimal yang dibutuhkan untuk pelaksanaan kegiatan agar terwujud persaingan yang sehat secara luas.

Apabila nantinya panitia lelang tetap meminta persyaratan-persyaratan tsb, maka hal ini akan kami permasalahkan dan akan mengakibatkan batalnya pelelangan dan harus dilakukan pelelangan ulang.

Ketentuan mengenai sebab-sebab batalnya pelelangan, tercantum dalam LAMPIRAN 1 Keppres nomor 80 tahun 2003 mengenai Pelelangan Gagal dan Pelelangan Ulang, yang bunyinya:

1). Pelelangan dinyatakan gagal apabila:

h). Pelaksanaan pelelangan tidak sesuai dengan ketentuan dokumen pemilihan penyedia barang/jasa atau prosedur yang berlaku.

Demikianlah laporan kegiatan Lembaga Pengawasan Pelayanan Publik Seluruh Indonesia (LP3SI) Divisi Pengawasan Tender ini, semoga protes kami dan peserta lelang lainnya mendapat respon yang positif dari panitia lelang.

ZONA MERAH dan duniakontraktor.wordpress.com

2 thoughts on “Persyaratan Tender Makin Tidak Jelas

  1. Diluar rencana semual bisnis dari hoby mempraktekkan konsep saya selama 40 tahun, ternyata bila diefaluasi sudah menguntungkan masyarakat dan negara karena ide saya selalu diturukan oleh pihak lain atau menjadi wacana baru pelaku bisnis skala Nasional selama ini.

    Sekarang saya kembali mengonsep lagi dan menggunakan cara tidak umum dilkukan oleh orang kebanyakan dengani dengan konsekwensi saya tidak terkenal atau tersembunyi dibelakang layar.

    untuk berdiskusi di YM telp dulu 02747889345 setelah membaca tulisanku di kompasian ketik suharsonosuharsono salam beda untuk bersama.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s