Daftar Isi Blog

  1. Orang Kaya di Aceh Terancam Dipidana

  2. Nurdin Halid Digugat Mundur di Pengadilan

  3. Undang-Undang Lalu Lintas No 22 Tahun 2009

  4. 10 Janji Komjen Pol Timur Pradopo

  5. SKB 3 Menteri

  6. Preman Debt Collector

  7. Dari Sidang Pemotongan dana pengamanan Pilkada Jabar. Loh…. kok malah naik pangkat!

  8. Membaca Undang-Undang RI No. 36 th 2009 tentang Kesehatan (via Arali2008. Opini dari Fakta Empiris)

  9. Perkuat Pengawasan Lembaga Publik, Ombudsman Buka Kantor di Aceh

  10. TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA (TINJAUAN UU No. 31 TAHUN 1999 Jo UU No. 20 TAHUN 2001 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI) (via PENGELANA DARI BARAT)

  11. Tim Penyelidik KPPU Turun ke Banda Aceh Untuk Menyelidiki Dugaan Persekongkolan Tender Pekerjaan Pembangunan Gedung Workshop (B) Balai Pelatihan Konstruksi Wilayah I

  12. Putusan KIP, Laporan SPJ BOS Merupakan Informasi Publik Telah Membuka Sejarah Baru

  13. Publik Harus Serius Awasi Realisasi APBA

  14. Pengesahan RAPBA 2011 Terancam Molor

  15. Kompol Adnan Jadi Kasat Lantas Polresta Banda Aceh

  16. Penjelasan Prosedur Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu

  17. Dalam Setahun Jumlah Pengangguran Bertambah 26 Persen

  18. 20,98 Persen Penduduk Aceh Miskin

  19. Dungu atau Permainan..? [Tender Pengadaan Sarana Mess Gedung Keuangan Negara Banda Aceh]

  20. Dokumen Lelang Pekerjaan Pengadaan Sarana Mess Gedung Keuangan Negara Banda Aceh

  21. Aanwijzing Tender Pengadaan Sarana Mess Gedung Keuangan Negara Banda Aceh

  22. Sertifikasi Kadin [SRP] Untuk Tender Pengadaan Barang Merupakan Persyaratan Ilegal

  23. Membongkar Kecurangan Aturan Tender Pada Pengadaan Sarana Mess Gedung Keuangan Negara Banda Aceh

  24. Wewenang Polisi Pada Saat Razia atau Pemeriksaan Kendaraan Bermotor Di Jalan

  25. Penduduk Banda Aceh Bertambah, Pemilik KTP Ganda Didenda Rp25 Juta

  26. Qanun Pelayanan Publik Disosialisasikan kepada SKPA

  27. Banyak Instansi Tak Terapkan Standar Pelayanan Publik

  28. Peran dan Wewenang Pengawasan dan Pemeriksaan dalam Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

  29. KPPU siap tindak lanjuti kasus tender lokomotif ke KPK

  30. Unsyiah Idiots?

  31. Gubernur Didesak Copot Pejabat ‘Rapor Merah’

  32. Siaran Pers KPK: Transparansi dan Akuntabilitas, Persoalan Mendasar Pelayanan Publik

  33. KPK Didesak Segera Usut Kasus Korupsi di Aceh

  34. Banyak Proyek Pemko Terbengkalai

  35. Prosedur Pelaksanaan DAK Bidang Pendidikan Melanggar Aturan Pengadaan Barang/Jasa

  36. Peluang Usaha Kecil Dalam Pengadaan

  37. Rencana Pengadaan Wajib Diumumkan Oleh Setiap Instansi Pemerintah (2)

  38. Rencana Pengadaan Wajib Diumumkan Oleh Setiap Instansi Pemerintah (1)

  39. KPPU di Garda Depan Edukasi Hukum Persaingan Usaha

  40. Eksekutif ‘Todong’ DPRA Rp 156 M

  41. Laporan Keuangan Simeulue tidak Wajar

  42. Pengumuman Pengadaan Barang Jasa hanya di Website mulai 2011

  43. Pemerintah Jamin Pembiayaan Pengadaan Awal Tahun

  44. Mayoritas Kasus Korupsi di Indonesia Menyangkut Pengadaan Barang dan Jasa

  45. Dewan Didesak Usut Dugaan Mark up Terminal Mobar

  46. Indikasi-Indikasi Persekongkolan Dalam Tender

  47. Permasalahan Pengadaan Barang dan Jasa dapat Mendistorsi Nilai Persaingan Usaha Sehat

  48. Berlaku Masa Peralihan Implementasi Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010

  49. Operasi Pasar Hanya Kebijakan Simbolis

  50. Asuransi Kecelakaan Lalu Lintas

  51. Banyak PNS di Aceh Besar Tak Masuk Kantor

  52. Kenali Koruptor Disekitar Anda

  53. MA: Kendaraan Hilang Harus Diganti, Putusan Ini Jadi Rujukan Untuk Semua Pengelola Parkir

  54. MA: Klausul Sepihak Otomatis Gugur, Kendaraan Hilang Harus Diganti

  55. Tender di Dispora Aceh Memperkosa Aturan

  56. Pasien Bisa Tuntut Ganti Rugi

  57. Aksindo Aceh Berikan Advokasi Hukum Kepada Kontraktornya

  58. Mereka Gak Bisa Kerja…

  59. Pemko Banda Aceh Publikasi Daftar Rencana Pengadaan Yang Bersumber Dari APBK

  60. Daya Serap Anggaran Rendah, Kadis Sibuk Dinas Ke Luar Kota

  61. Daya Serap APBA Rendah, Cermin Buruknya Pelayanan Publik

  62. Pengumuman Lelang Pengadaan, LKPP Tetapkan Koran Tempo

  63. Pola Penyebaran APBN ke Daerah Tidak Jelas

  64. Kualitas Pelayanan Publik belum Optimal

  65. Hentikan Bagi-Bagi Proyek

  66. Sanggah Banding Kepada Bupati Aceh Besar (Dr Tgk Bukhari Daud MA)

  67. Negara Bela Korban Pungli

  68. Penerapan UU Pelayanan Publik

  69. Program Kesehatan Spektakuler Pemerintah Aceh

  70. Email Untuk Ombudsman RI

  71. Pelanggaran-pelanggaran Yang Sering Terjadi dalam Rangka Pelayanan Publik

  72. Dokumen Penawaran Pemenang Lelang Tidak Rahasia, Peserta Lelang dan/atau Masyarakat Harus Diberi Akses Untuk Melihatnya

  73. Pelayanan Publik Menurut Qanun No 8 Tahun 2008

  74. Pelayanan Publik Menurut UU No 25 Tahun 2009

  75. Sanggah Lelang Bersama Untuk ULP Aceh Besar

  76. Pengaduan Tender Pada ULP Aceh Besar

  77. Tenaga Pengadaan Barang dan Jasa Diusulkan Pemberian Remunerasi

  78. Menagih Keterbukaan Informasi

  79. Siaran Pers Kementerian Kominfo tentang Pemberlakukan UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

  80. Tata Cara Memperoleh Informasi Publik

  81. Surat Permohonan Perpanjangan Waktu Pendaftaran Pengadaan Barang dan Jasa Satuan Kerja Di Lingkungan Pemerintah Aceh Sumber Dana APBA Tahun Anggaran 2010, dengan Pengumuman Lelang Nomor: 03/PAN.U-APBA/2010

  82. Mamfaatkan Keterbukaan Informasi Publik Untuk Mewujudkan Penyelenggara Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari KKN

  83. Surat Untuk Kadis Bina Marga dan Cipta Karya NAD (Dr.Ir.Muhyan Yunan,MSc (Hw.Eng),MBA)

  84. Surat Untuk Kadis Prasarana Jalan dan Sumberdaya Air Kota Banda Aceh (Ir. Zahruddin,MSi)

  85. Pengaduan Pelanggaran Ketentuan Tender Kepada Wali Kota Banda Aceh (Ir. Mawardy Nurdin)

  86. Persyaratan Tender Makin Tidak Jelas