Sertifikasi Kadin [SRP] Untuk Tender Pengadaan Barang Merupakan Persyaratan Ilegal

Pelanggaran Keppres nomor 80 tahun 2003 cukup banyak terjadi pada proses tender dilingkungan Pemerintahan Aceh, terutama pada tender pengadaan barang. Pada tender ini, panitia lelang paling sering meminta persyaratan tambahan yang tidak ditentukan dalam Keppres nomor 80 tahun 2003.

Persyaratan tambahan tersebut adalah Syarat harus punya Sertifikasi Registrasi Perusahaan (SRP) yang dikeluarkan oleh Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Daerah Aceh. Menurut panitia lelang, permintaan SRP tersebut atas dasar Ingub No. 01/INTR/2007 Tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Untuk Keperluan di Lingkungan Pemerintah Aceh.

Bila ditinjau dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundangan, Ingub No. 1/INTR/2007 tsb tidak punya kekuatan hukum mengikat karena Ingub tersebut tidak punya dasar aturan/Qanunnya. Hal ini telah ditegaskan pada Pasal 7 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 200, yang bunyinya:

(1) Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan adalah sebagai berikut :

a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
b. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
c. Peraturan Pemerintah;
d. Peraturan Presiden;
e. Peraturan Daerah.

(2) Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi :

a. Peraturan Daerah provinsi dibuat oleh dewan perwakilan rakyat daerah provinsi bersama dengan gubernur;

b. Peraturan Daerah kabupaten/kota dibuat oleh dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten/kota bersama bupati/walikota;

c. Peraturan Desa/peraturan yang setingkat, dibuat oleh badan perwakilan desa atau nama lainnya bersama dengan kepala desa atau nama lainnya.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembuatan Peraturan Desa/peraturan yang setingkat diatur dengan Peraturan Daerah kabupaten/kota yang bersangkutan.

(4) Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengingat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.

(5) Kekuatan hukum Peraturan Perundang-undangan adalah sesuai dengan hierarki sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Penegasan ini  juga tercantum pada pasal Pasal 242 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh, yang bunyinya: “Dalam hal diperlukan untuk pelaksanaan qanun, Gubernur dan bupati/walikota dapat menetapkan Peraturan/Keputusan Gubernur atau peraturan/keputusan bupati/walikota.”

Keppres nomor 80 tahun 2003

Bila mengikuti aturan Keppres nomor 80 tahun 2003, panitia lelang dalam menetapkan syarat-syarat tender harus berpatokan pada:

Pasal 2:

Tujuan diberlakukannya Keputusan Presiden ini adalah agar pelaksanaan pengadaan barang/jasa dilakukan secara efisien, efektif, terbuka dan bersaing, transparan, adil/tidak diskriminatif, dan akuntabel yang sebagian atau seluruhnya dibiayai APBN/APBD.

Pasal 14:

  • Dalam proses prakualifikasi/pascakualifikasi panitia/pejabat pengadaan dilarang menambah persyaratan prakualifikasi/pascakualifikasi di luar yang telah ditetapkan dalam ketentuan Keputusan Presiden ini atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
  • Persyaratan prakualifikasi/pascakualifikasi yang ditetapkan harus merupakan persyaratan minimal yang dibutuhkan untuk pelaksanaan kegiatan agar terwujud persaingan yang sehat secara luas.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik, menyatakan bahwa pada setiap pelayanan, penyelenggara (instansi pemerintah) berkewajiban menyusun dan menetapkan standar pelayanan. Dalam hal pengadaan barang, standar layanannya adalah dokumen lelang.

Pada Pasal 21 UU tsb juga menjelaskan mengenai Komponen standar pelayanan, yang sekurang-kurangnya harus meliputi:

a. dasar hukum;

b. persyaratan;

c. sistem, mekanisme, dan prosedur;

d. jangka waktu penyelesaian;

e. biaya/tarif;

f. produk pelayanan;

g. sarana, prasarana, dan/atau fasilitas;

h. kompetensi pelaksana;

i. pengawasan internal;

j. penanganan pengaduan, saran, dan masukan;

k. jumlah pelaksana;

l. jaminan pelayanan yang memberikan kepastian pelayanan dilaksanakan sesuai dengan standard pelayanan;

m. jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan dalam bentuk komitmen untuk memberikan rasa aman, bebas dari bahaya, dan risiko keragu-raguan; dan

n. evaluasi kinerja pelaksana.

Komponen utama dalam standar pelayanan adalah dasar hukum, artinya semua kompenen lain harus sesuai/tidak boleh bertentangan dengan dasar hukum tersebut. Persyaratan Sertifikasi Registrasi Perusahaan (SRP) yang dikeluarkan oleh Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Daerah Aceh, merupakan persyaratan yang bertentangan dengan dasar hukum pengadaan barang/jasa pemerintah yaitu bertentangan dengan Pasal 14 Keppres nomor 80 tahun 2003, bunyinya: “Dalam proses prakualifikasi/pascakualifikasi panitia/pejabat pengadaan dilarang menambah persyaratan prakualifikasi/pascakualifikasi di luar yang telah ditetapkan dalam ketentuan Keputusan Presiden ini atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.”

Hal yang berbeda terjadi pada tender jasa konstruksi, karena persyaratan Sertifikat Badan Usaha [SBU] Jasa Konstuksi, ketentuannya ada pada Undang-Undang nomor 18 tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi serta Peraturan Pemerintah nomor 29 tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi, artinya persyaratan SBU tersebut telah diatur oleh ketentuan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Jadi, Kesimpulannya adalah Permintaan Persyaratan Sertifikasi Kadin (SRP) Untuk Tender Pengadaan Barang adalah Ilegal.

About these ads

7 thoughts on “Sertifikasi Kadin [SRP] Untuk Tender Pengadaan Barang Merupakan Persyaratan Ilegal

    • Pada umumnya SKPA tau mengenai hal ini, tapi sereka sengaja supaya peserta tendernya sedikit sehingga pemenangnya mudah diatur,,,

    • Panitiya tersebut sdh melanggar hukum dan diskriminatif sebaiknya dilaporkan karena terindikasi ada dugaan persekongkolan dg salah satu kelompok

Berikan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s