Wewenang Polisi Pada Saat Razia atau Pemeriksaan Kendaraan Bermotor Di Jalan

Urusan pemerintahan di bidang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor dan Pengemudi, Penegakan Hukum, Operasional Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas, serta pendidikan berlalu lintas, oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melakukan tugasnya berwenang untuk:

  1. menghentikan Kendaraan Bermotor;
  2. meminta keterangan kepada Pengemudi; dan/atau
  3. melakukan tindakan lain menurut hukum secara bertanggung jawab.

Razia Kendaraan Bermotor

Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dapat dilakukan secara berkala atau insidental sesuai dengan kebutuhan.

Yang dimaksud dengan “berkala” atau yang dikenal dengan “Razia” adalah pemeriksaan yang dilakukan secara bersama-sama demi efisiensi dan efektivitas agar tidak terjadi pemeriksaan yang berulang-ulang dan merugikan masyarakat.

Dan yang dimaksud dengan “insidental” adalah termasuk tindakan petugas terhadap pelanggaran yang tertangkap tangan, pelaksanaan operasi kepolisian dengan sasaran Keamanan, Keselamatan, Ketertiban, dan Kelancaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, serta penanggulangan kejahatan.

Tata Cara Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Tindakan langsung terhadap pelanggaran lalu lintas, yang lazim disebut tilang adalah salah satu bentuk penindakan pelanggaran lalu lintas yang dilakukan Polri (pasal 260 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan). Biaya tilang mengacu pada denda yang ditetapkan dalam Undang-Undang tsb

Berdasarkan Surat Keputusan Kapolri No.Pol: SKEP/443/IV/1998 tentang Buku Petunjuk Teknis Tentang Penggunaan Blanko Tilang, petugas kepolisian akan memberikan tiga opsi kepada pelanggar lalu lintas:

  1. Menerima Lembar/Slip Biru, jika pelanggar mengakui telah melakukan pelanggaran lalu lintas. Ini berarti pelanggar akan dikenakan denda maksimal dan membayarnya lewat Bank BRI. Jika pelanggar memilih untuk membayar ke Bank BRI polisi bisa menunjuk petugas khusus atau pelanggar untuk menyetorkan denda ke BRI. BRI kemudian memberikan struk sebagai bukti, lalu pelanggar tinggal datang ke kantor polisi yang ditunjuk petugas penilang. Setelah pelanggar membayar denda dan meminta kembali SIM/STNK yang dititipkannya, lembar biru tersebut dikirim ke Pengadilan Negeri untuk dilaksanakan sidang tanpa kehadiran pelanggar (verstek).
  2. Menerima Lembar/Slip Merah bila pelanggar menolak/tidak setuju dengan sangkaan penyidik atau akan hadir sendiri di Sidang Pengadilan dengan menggunakan lembar merah tersebut sebagai surat panggilan untuk menghadiri sidang sesuai dengan waktu yang telah dicantumkan dalam kolom yang tersedia pada lembar tersebut.
  3. Memberi uang titipan ke petugas khusus (polisi). Pada opsi ini, pelanggar juga akan diberikan surat tilang Lembar/Slip Biru,. Bedanya dengan opsi 1, pelanggar memberi kuasa kepada polisi untuk hadir di sidang, dan perkaranya akan disidangkan secara verstek. Petugas tersebut akan membayarkan denda yang sudah dititipkan oleh pelanggar ke BRI dan mengirimkan slipnya ke Pengadilan Negeri.

Contoh : Tidak memiliki SIM

Mengemudikan kendaraan bermotor di jalan,tidak memiliki Surat Izin Mengemudi Pasal 281 jo Pasal 77 ayat (1) Denda : Rp 1.000.000,-

Ket: Dengan Blanko Tilang warna biru melanggar pasal ini (tidak memiliki SIM ), pelanggar diwajibkan untuk membayar denda maksimal yaitu Rp 1.000.000,-

Hal ini berbeda jika pelanggar ditilang menggunakan Blanko warna merah, karena denda untuk Blanko warna merah ditentukan berdasarkan keputusan Hakim Pengadilan, besarnya denda bisa dibawah denda maksimal atau bisa sesuai denda maksimal tergantung keputusan hakim.

Menahan atau Menyita Kendaraan

Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang melakukan penyitaan, penyimpanan, dan penitipan benda sitaan yang diduga berhubungan dengan tindak pidana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Tata cara penyitaan, penyimpanan, dan penitipan benda sitaan dilakukan menurut ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Pasal 270 UU No 22 Tahun 2009).

Menurut KUHAP, penyitaan hanya dapat dilakukan oleh penyidik dengan surat izin ketua pengadilan negeri setempat. Dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak bilamana penyidik harus segera bertindak dan tidak mungkin untuk mendapatkan surat izin terlebih dahulu, maka setelah itu penyidik wajib segera melaporkan kepada ketua pengadilan negeri setempat guna memperoleh persetujuannya (Pasal 38 KUHAP).

Yang dapat dikenakan penyitaan menurut pasal 39 KUHAP adalah:

  1. benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dan tindak pidana atau sebagai hasil dan tindak pidana;
  2. benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya;
  3. benda yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana;
  4. benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana;
  5. benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan.

Penyelewengan Tugas Kepolisian

Dalam melaksanakan tugasnya, Petugas Kepolisian dianggap menyeleweng bila:

  1. Tindakan petugas menghentikan kendaraan bermotor untuk dilakukan pemeriksaan tanpa ada dasar yang jelas, seperti pelanggaran yang tertangkap tangan, atau pelaksanaan operasi kepolisian.
  2. Meminta atau menerima denda terhadap pelanggaran lalu lintas tanpa memberikan surat tilang.
  3. Menilang atau menyita kendaraan tanpa dasar yang jelas, seperti menilang atau menyita kendaraan karena telat bayar pajak atau telat registrasi ulang STNK, masih dalam waktu kurang dari 2 (dua) tahun setelah habis masa berlaku STNK.

Demikian, semoga bermamfaat.

Sumber: UU No 22 Tahun 2009, Hukum Online & Ditlantas Polda Metro Jaya

Mohon Perhatian:

Bagi pengunjung blog yg ingin sharing masalah ini ataupun masalah lainnya,

Silahkan klik gambar dibawah

konsultasi tender

About these ads

78 thoughts on “Wewenang Polisi Pada Saat Razia atau Pemeriksaan Kendaraan Bermotor Di Jalan

  1. Maaf Pa sya mw ikut sharing dan sekedar bertanya,,
    minggu kemaren sya kena razia karna SIM mati,
    Pa polisi bilang kena pasal 281,,
    dan dya kembali bilang klo mw nitip sidang Rp. 200.000
    karna sya gk pegang duit segitu, sya bilang mw sidang aja..
    Klo sidang pengadilan katanya 1000.000 sambil nyodorin pasal2.
    sya kembali bilang gk punya duit segitu,,
    p polisi bilang klo diusahain pasti bisa,,
    krna sya tetep mw sidang, akhirnya dikasih lembar merah,,
    dan disuruh di check list pda denda maksimal yg Rp. 1000.000 itu,,
    yg gk habis pikir barang yg disita nya motor bukan STNK,,
    akhinya pulng pake angkutan umum…
    hari jumat tadi sya ke pengadilan, karna gak tw trayek angkot umum mesti nyari2 juga krna anak rantau belum macetnya,, tiba di pengadilan deltamas pas jm 12 org2 sibuk jumatan,,
    sidang dah lewat dan berkasnya dilimpahkan ke pengadilan bekasi kata orang yg disana. hr senin diambil disana dan baru jumat depan bisa diambil disini katanya..
    yg gk habis pikir dan sampei sekarang sya masih galaw krna brngkat kerja pake sepeda atau angkot,,
    yg mw sya tanyakan apa klo SIM mati harus di sita motor nya?????????????

  2. 1-saya pernah kena razia di gunung kidul Yogyakarya. Kebetulan wektu itu sya gak bawa SIM_ singkat cerita sya bayar denda di tempat 100rbu- nah lalu saya minta surat tanda Razia tpi polisi bilang ma saya, kau belajar dulu ttg pasal2 biar paham_ nah yg tolol disini polisi apa saya pak? Sesuai refrensi di atas….
    2-tolong dijelaskan kembali kenapa STN ka mati sblm 2 tahun polisi tidak boleh nilang??
    3-buat apa anggaran denda yg begitu banyak ketika razia? Apa ? Setidaknya ada transfaransi sedikit disini?!!!!
    4-trimakasih) dibalaz yah!!!!!!!

Berikan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s